Banjarmasin (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyatakan pihaknya berkontribusi mewujudkan warga Indonesia lebih sehat setelah merevolusi sistem layanan kesehatan Indonesia.
Ghufron melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama hampir 10 tahun mampu menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak.
Baca juga: Tanah Bumbu bersama BPJS Kesehatan gelar forum pemangku kepentingan utama
BPJS Kesehatan, menurut Ghufron juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.
Ghufron menuturkan program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Saat Diskusi Publik Outlook 2023 bertemakan "10 Tahun Program JKN", Ghufron menjelaskan sejumlah negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep "single payer" karena sulit ditemukan di negara lain.
“Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN,” tutur Ghufron.
Baca juga: Bupati: Pemkab jamin warga Tanah Laut ikut kepesertaan BPJS Kesehatan
Ghufron memaparkan, jumlah peserta JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022. Artinya, saat ini lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN, terutama untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja pada 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Lalu, pada 2022, angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.
Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp100 triliun, dari 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp144 triliun pada 2022 (unaudited).
Pada awal masa beroperasi, Ghufron mengungkapkan BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit, namun berbagai upaya dilakukan hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan berangsur membaik.
Bahkan, kini dalam kondisi amat sehat dengan kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” tutur Ghufron.
Baca juga: Unit MCS BPJS Kesehatan hadir di Car Free Day
Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat dari 92,3 juta pemanfaatan pada 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada 2022.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu. Tahun 2022, tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN telah memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan, mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.
“Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI. Tercatat jumlah kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun. Sementara, penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan oleh PBI adalah penyakit jantung, yaitu sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu atau paling banyak dana JKN digunakan adalah peserta PBI,” ujar Ghufron.
Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah matang menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah "on the right track", bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata. Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.
Baca juga: Wali Kota harapkan cakupan peserta BPJS Kesehatan makin banyak
