Wakil Ketua Komisi III HM Rosehan Noor Bahri menyatakan apresiasi tersebut usai memimpin rapat bersama Disparkim Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
"Kita berharap rencana pemugaran rumah kumuh dan tidak layak huni yang tersebar pada 13 kabupaten/kota se-Kalsel 2023 melalui program Disparkim Kalsel terealisasi dengan baik," ujar anggota DPRD dua periode itu dua periode.
"Dengan terealisasi pemugaran rumah tersebut berarti baik secara langsung maupun tidak langsung bagian usul/perjuangan anggota DPRD Kalsel sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing," lanjutnya.
Mantan Wakil Gubernur Kalsel itu menegaskan, penanganan kawasan kumuh atau bedah rumah tak layak huni tersebut tentu sesuai aturan.
"Karena kita tidak ingin niat baik, akhirnya jadi temuan. Hal tersebut jangan sampai terjadi," demikian Rosehan NB didampingi Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy.
Sementara Kepala Disparkim Kalsel menerangkan, sebenarnya rumah tidak layak huni di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tercatat 40.000 buah.
Namun dia tidak merinci seperti jumlah masing-masing dari 13 kabupaten/kota, kecuali menyatakan, tidak semua merupakan kewenangan Disperkim Kalsel untuk pemugaran atau bedah rumah.
Ia mengatakan, pada 2023 Disparkim Kalsel akan memugar 260 rumah terdampak bencana dan 270 buah yang berada pada kawasan kumuh.
"Pemugaran rumah kumuh atau tidak layak huni itu ada melelui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial (Kemensos)," ujarnya tanpa merinci.
"Selain melakukan pemugaran rumah, kami juga menangani kawasan permukiman kumuh guna mengurangi kekumuhan agar kawasan tersebut lebih lagi," demikian Aminy.
