Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, harus "bersabar" untuk menjadi Pusat Distribusi Regional (PDR) dengan keluarnya kebijakan pemerintah provinsi setempat yang membatalkan kucuran dana membangun pasar induk pangan tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin Ir Nurul Fajar Desira Ces, Minggu mengungkapkan, pemerintah daerah harus bisa bersabar ditariknya rencana bantuan dana Rp34 miliar untuk pembangunan PDR itu di jalan poros Lingkar Selatan, Banjarmasin Selatan, tahun ini.
"Memang sangat disayangkan Pemprov membatalkan untuk membantu pembangunan PDR di daerah kita tahun ini, tapi harus kita hadapi dengan sabar, sebab akan kita terus usulkan nantinya," kata Fajar.
Sebab, ungkap dia, Pemkot telah menyediakan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan PDR ini, di mana lahan sekitar 11 hektar disekitarnya akan dijadikan pula sebagai pasar induk pangan, sebab berdekatan dengan Pelabuhan Laut Trisakti, Banjarmasin.
"Bahkan infrastruktur jalan ke wilayah rencana pembangunan PDR dan pasar induk itu sudah dilakukan perbaikan," paparnya.
Dari alasan Pemprov membatalkan bantuan pembangunan PDR ini, ujar Fajar, karena proses waktu pembangunan yang dianggap mepet, di mana kucuran dana Rp34 miliar dari pemerintah pusat dalam pemberitahuannya pada bulan Mei.
"Karena dianggap tidak mungkin terlaksana dengan baik pelaksanaan proyek besar ini, makanya dibatalkan bantuan untuk Banjarmasin ini," terangnya.
Meski demikian, kata Fajar, Pemprov tetap berjanji akan mengusukannya kembali ke Pemerintah Pusat, di mana adanya PDR di Banjarmasin maka akan dapat membantu daerah dalam upaya ketahan pangan di Kalimantan Selatan.
Bahkan, tambah dia, adanya PDR juga diyakini mampu menekan inflasi karena ketersediaan pangan akan lebih mudah dipantau.
"PDR ini sebenarnya program strategis daerah, yang pengaruhnya menyeluruh di daerah provinsi ini," paparnya.
