Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Jajaran komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah segera menuntaskan pekerjaan pembangunan dermaga di Desa Matasiri dan Maradapan untuk menunjang kelancaran transportasi kapal perinits KM Sabuk Nusantara 55.
Ketua komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, di Kotabaru Selasa mengatakan, jajaran legislatif di komisi yang dipimpinnya melakukan konsultasi ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta guna mendesak pembangunan sarana penunjang transportasi laut di Kotabaru.
"Alhamdulillah sejak awal tahun Kapal Negara Sabuk Nusantara 55 telah beroperasi melayani pelayaran masyarakat Kotabaru dengan rute Majene-Kotabaru-Batulicin-Marabatuan-Maradapan dan Matasirih pergi pulang (PP)," kata Syairi.
Namun lanjut dia, ada hal yang menjadi kendala bagi masyarakat yakni aktivitas bongkar muat khususnya di daerah Maradapan dan Matasiri harus dilakukan di tengah laut, karena keberadaan dermaga yang belum ada. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat.
Sehubungan dengan situasi tersebut, legislatif mendesak kepada pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta meminta sekaligus mendesak agar proses pembangunan dermaga di dua daerah tersebut yang mandeg hingga saat ini segera dilanjutkan.
Bersamaan itu, politisi Partai PDIP ini mengusulkan kepada PT Pelni selaku operator Kapal Negara Sabuk Nusantara 55 untuk menambah rute pemberhentian yakni kawasan timur Kotabaru yakni Daerah Pamukan yang mencakup Pamukan Utara, Barat dan Selatan.
Pasalnya, masyarakat di daerah tersebut juga sangat mengharapkan adanya sarana transportasi yang aman dan memenuhi standar keselamatan, mengingat relatif kerapnya kecelakaan pelayaran terlebih jika musim gelombang besar.
Hal tersebut disampaikan mengingat kekhawatiran masyarakat sebagaimana kejadian di penghujung 2015 lalu terjadi kapal nelayan yang mengangkut bahan makanan dari Pulau Sembilan ke ibu kota Kabupaten Kotabaru tenggelam karena gelombang tinggi meski tidak sampai menelan korban jiwa.
"Kami mengusulkan keKementerian Perhubungan atas aspirasi masyarakat Kotabaru di kawasan timur tersebut, jika memang belum bisa direalisasikan tahun ini, semoga bisa dimasukkan program 2017 mengingat urgent atau mendesaknya kebutuhan akan sarana transportasi laut yang memenuhi standar keselamatan," terang Syairi.
Sementara disinggung soal bearan tarif dan kepastian jadwal pelayaran, legislatr mantan kepala desa ini mengaku belum mengetahui secara rinci. Namun demikian, ia berjanji akan segera mengkonfirmasi ke PT Pelni selaku operator.
"Seharusnya tarif tidak memberatkan masyarakat, karena kapal tersebut milik negara yang peruntukkannya memang untuk rakyatnya. Tapi, untuk memastikannya, kami akan segera berkoordinasi dengan operator untuk meminta kepastian tarif dan usulan jadwal pelayaran sebagaimana yang diminta masyarakat Kotabaru bagian timur tersebut," demikian Syairi.
