Banjarmasin (ANTARA) - Strategi PT PLN (Persero) menggalakkan penggunaan kompor induksi mendapatkan dukungan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Selain mengatasi persoalan oversupply listrik, program ini juga akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor LPG.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan Komisi VII dengan antusias mendukung program kompor listrik yang diusung oleh PLN, apalagi dengan adanya penghematan APBN untuk impor gas.
"Inilah beban APBN yang akan kita pikul. Maka apapun yang bisa dilakukan, kalau betul dengan kompor listrik dapat mengurangi kelebihan beban APBN ini, alangkah bagusnya," ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh PLN harus baik dan informasi sampai ke masyarakat dengan tepat. Dengan begitu, memudahkan masyarakat untuk menyadari bahwa kompor induksi lebih murah dan efisien dalam mengonsumsi energi untuk keperluan masak.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan untuk mengatasi oversupply listrik, PLN mendorong adaptasi kompor induksi oleh masyarakat. Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Darmawan mengatakan PLN mendorong penggunaan 15 juta kompor induksi untuk pelanggan PLN dalam jangka waktu 3 tahun mendatang.
"Ini akan menambah beban untuk pembangkit PLN sebesar 6,3 Giga Watt (GW). Artinya, program ini selain mengurangi impor energi, juga sekaligus mengurangi subsidi, serta menyelesaikan kondisi oversupply,” paparnya.
Mendapat dukungan Komisi VII DPR RI, Darmawan berharap ke depannya sosialisasi program ini dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, program konversi ke kompor induksi ini juga akan membentuk rantai pasok, sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setiap Rp1 triliun investasi dalam negeri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.438 orang. Dengan proyeksi investasi dari program konversi sekitar Rp14 triliun, maka dapat menyerap tenaga kerja sekitar 20.132 orang.
Untuk memastikan kesiapan kapasitas produksi 5 juta kompor induksi pada 2023, 2024 dan 2025, PLN telah melakukan diskusi dengan produsen. Hasilnya, 6 pabrikan lokal sudah memberikan komitmen untuk memproduksi dengan kandungan TKDN secara bertahap akan naik sampai 70 persen.
Hasil produksi dari produsen lokal ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, berupa 1 unit kompor induksi 2 tungku dan 1 set perlengkapan memasak berupa penggorengan dan panci. PLN juga akan memberikan bantuan pemasangan instalasi serta penambahan daya gratis untuk kompor induksi.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Darmawan menambahkan, PLN telah menyiapkan program secara detail yang berbasis digital. Mulai dari data keluarga penerima manfaat (KPM), sistem monitoring pemakaian energi, lokasi, dan sistem operasional, sampai ke pembayaran.
"Saat ini sedang dilakukan uji coba melalui pilot project di Bali dan Solo dengan target selesai pada bulan Juli. Kenapa di Bali, karena penggunaan kompor induksi ini merupakan bagian dari transisi energi yang menjadi salah satu agenda kunci pada Presidensi G20 di Indonesia," kata Darmawan.
Baca juga: PT PLN dan ATR/BPN kerja sama amankan aset negara di Kalimantan
Baca juga: PLN uji coba abu batu bara PLTU sebagai media tanam
