Jakarta (ANTARA) - Pimpinan/Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel atau ARK ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Kamis.
Keberangkatan Pimpinan/Anggota DPRD Kalsel ke "Senayan" (DPR RI) itu menindaklanjuti aksi demo ARK ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), 1 September lalu yang menyampaikan tujuh tuntutan berskala nasional serta beberapa skala daerah/lokal.
Baca juga: Bupati HST apresiasi DPRD dukung pembangunan Bendungan Pancur Hanau
Sebanyak tujuh tuntutan berskala nasional yaitu efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar sesuai dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya; reformasi Polri, revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri, komitmen Polri dalam penyelesaian kasus tindakan represif aparat.
Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan; penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan penyelesaian konflik agraria; mengevaluasi program strategis yang menggunakan anggaran besar mengingat rakyat dibebani pajak yang besar, seperti program makan gizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP).
Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer; dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset dan RUU perlindungan masyarakat adat.
Sedangkan tuntutan terkait isu lokal, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi masyarakat Banua antara lain penolakan hutan Pegunungan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut Kotabaru di wilayah paling timur provinsi tersebut.
Selain itu, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru Kalsel yang kini berpenduduk hampir lima juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Menerima kedatangan rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifkynizami Karsayuda bersama-sama Anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel di ruang kerja Komisi II DPR RI.
Pada kesempatan itu, selain menyatakan syukur, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menyampaikan terima kasih atas penerimaan Ketua Komisi II serta Anggota DPR RI tersebut, dan langsung menyampaikan tuntutan ARK.
Sebelum menanggapi berbagai tuntutan dan aspirasi yang disiarkan secara live pada salah satu media sosial, Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kalsel, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel yang sudah melakukan aksi damai, 1 September lalu.
Menjawab tuntutan reformasi institusi DPR RI, Rifky menyatakan akan ditindaklanjuti oleh seluruh Anggota DPR RI Dapil Kalsel.
“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji tadi akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban," jelas Rifky.
Pada kesempatan itu, Rifky atau wakil rakyat dari Partai. NasDem tersebut bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel lainnya menyampaikan permohonan maaf bila kinerja mereka belum memenuhi harapan masyarakat Banua.
Baca juga: BUMDes Munggu Talu Tapin tingkatkan ekonomi desa
"Kami memohon maaf kalau kemudian perkataan, perilaku, perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat Kalsel,” tutur Rifky.
Usai pertemuan Ketua DPRD Kalsel kembali menyatakan rasa syukur yang mendalam karena sudah menunaikan janji untuk menyampaikan dan menyuarakan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada Anggota DPR RI di Senayan.
“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel. Pada intinya aspirasi yang dituntut oleh elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkas H. Supian.
Turut menyertai atau hadir dalam menyampaikan tuntutan ARK tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan H. Rosehan NB dan Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc. didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.
