Kementerian Pertanian arahkan Pemkab Tapin bentuk BUMD

Rantau (ANTARA) - Kementerian Pertanian meminta Pemkab Tapin di Kalimantan Selatan untuk segera membuat BUMD di bidang pertanian, sebagai solusi industri hilir yang berdampak kepada kesejahteraan petani.

Pernyataan itu disampaikan pihak kementerian ketika mendengar kendala di Tapin yang disampaikan Bupati Tapin HM Arifin serta Kepala Dinas Pertanian Tapin, Kamis, (24/2) di Jakarta.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dalam pertemuan itu menyampaikan daerah Tapin memiliki potensi pertanian yang bagus.

Baca juga: Bangkitkan pertanian Kalsel sebagai kekuatan ekonomi sambut IKN Nusantara

Baca juga: Umur batu bara diprediksi tinggal 10 Tahun, Bupati Tapin arahkan ke pertanian

Hadirnya BUMD itu, menurut dia akan mampu menyerap seluruh hasil panen komoditas pangan yang ditanam petani.

“Selain dapat mengolah produk pertanian hingga ke hilir, Perusda atau BUMD ini akan mampu menyerap tenaga kerja lokal, apalagi di masa sulit seperti ini,” ujarnya.

Teknologi produksi dan pasca panen, serta industri hilir yang memadai melalui BUMD, dinilai dapat memaksimalkan pertanian di Tapin yang setiap tahun selalu meningkat.

Salah satu saran Harvick di pertemuan itu, kata dia, Pemkab Tapin nantinya bisa bekerjasama dengan pihak swasta setempat dengan format kemitraan usaha untuk membentuk BUMD.

Selain itu, program yang dinamakan "One Company for One Local Government" sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, misalnya : Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sambas, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah ada beberapa program yang berusaha kita sinergi kan utamanya bagaimana membuat kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia ini bisa menggeliat di tengah situasi COVID-19 ini, khususnya di sektor pangan. Mudah-mudahan bisa kita kawal ke depan, Insya Allah,” ujarnya.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan menyambut baik arahan dari pihak kementerian pertanian itu. Dikatakannya, peningkatan pertanian di Tapin memang harus diselaraskan dengan industri hilir yang baik.

"Keterbatasan modal, serta untuk luasan pertanaman petani kita masih ketergantungan kepada paket bantuan program pemerintah. Masih banyak yang belum mengembangkan secara mandiri," ujarnya.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan Kepala Dinas Pertanian Tapin Wagimin foto bersama Wakil Menteri Pertanian RI usai rapat membahas kendala, pengembangan dan permasalahan pertanian di Tapin (ANTARA / HO Bupati Tapin)

Kepala Dinas Pertanian Tapin Wagimin mengatakan sepulang ke daerah, pemerintah akan segera mempersiapkan tim untuk pembentukan BUMD tersebut dan pihak kementerian juga berkomitmen untuk mengirimkan tenaga ahli untuk membantu.

"BUMD itu dirancang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan," ujarnya, dikonfirmasi saat di Jakarta.

BUMD itu, kata dia, sangat penting untuk membangun serta memenuhi kebutuhan pangan daerah hingga nasional.

Selain itu, kata dia, hadirnya BUMD dinilai bisa melindungi petani, misalnya dari permainan pasar yang merugikan.

"Dari situlah petani kita bisa lebih cepat maju, lebih cepat sejahtera dan tidak dipermainkan oleh harga harga dari produk pertanian itu sendiri," jelasnya.