Jakarta (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra menginginkan lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) di provinsinya mampu memasuki pasar kerja.
Anggota Komisi IV yang juga membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan tersebut, H Troy Satria SE mengemukakan keinginan itu, usai konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/2/22).
Konsultasi Komisi IV yang diketuai HM Lutfi Saifuddin SSos dengan Kemendikbudristek mengenai dana alokasi khusus (DAK) untuk SMA/SMK dan sekolah luar biasa (SLB) di provinsinya yang tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Kami perlu mengonsultasikan DAK untuk SMA/SMK dan SLB. Apalagi salah satu arah kebijakan DAK fisik bidang pendidikan memang mengalokasikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas," ujarnya.
“Hal tersebut dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan,” lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Selain itu, arah kebijakan DAK fisik juga pada peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.
“Kebijakan tersebut diarahkan dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah,” ujar politikus muda Partai Golkar itu
"Kemudian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan berkeahlian, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, major project dan sektor prioritas nasional," lanjutya.
Menurut dia, Kalsel dengan luas wilayah lebih kurang 3,7 juta hektare (ha) yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa banyak potensi lapangan kerja.
“Kita memiliki banyak potensi lapangan kerja. Namun sayangnya tidak mampu dipenuhi lulusan lokal, karena keterbatasan keahlian dan keterampilan yang dimiliki,” jelasnya.
Ia mengakui, sebenarnya prioritas DAK fisik pada revitalisasi sarana pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK maupun SLB.
"Kita ingin sharing dana agar bisa menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat supaya lulusan SMA/SMK bisa terserap di pasar kerja,” ujar Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kalsel tersebut.
Ia mengungkapkan untuk Kalsel pagu DAK fisik 2021 untuk SMK, SMA dan SLB mencapai Rp89 miliar, dengan nilai kontrak Rp77,67 miliar, yang penyerapan Rp56,76 miliar atau 70 persen.
Sedangkan alokasi DAK fisik 2022 untuk Kalsel dianggarkan buat SMA Rp45,45 miliar, SMK Rp62,91 miliar dan SLB Rp10,59 miliar, dengan total Rp116,95 miliar.
“Mudah-mudahan alokasi DAK fisik tersebut bisa terserap seluruhnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di SMA/SMK dan SLB di Kalsel," demikian Troy Satria.
Menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel pada Rabu (2/2/22), Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kemendikbudristek Finna Rizqina yang memaparkan kebijakan dan program kementerian tersebut dalam penggunaan DAK fisik maupun non fisik pada 2022.
