Pemerintah membahas Sulteng sebagai kawasan strategis penyangga IKN

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Pusat mulai membahas wilayah provinsi tersebut, sebagai kawasan strategis menopang percepatan pembangunan dan keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur.

"Gubernur Sulteng sebagai perwakilan Pemprov Sulteng telah bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, membahas posisi Sulteng sebagai kawasan strategis penyangga IKN," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh, dihubungi dari Palu, Rabu.

Pertemuan antara Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Panjaitan, telah berlangsung pada pekan kemarin di Jakarta.

Pertemuan antara Gubernur Sulteng RUsdy Mastura dan Menko Marves Luhut, kata Ridha Saleh membahas mengenai posisi Sulteng terhadap IKN, karena secara geografis Sulteng dekat dengan Kaltim.

Dekatnya Sulteng dengan Kaltim yang didukung dengan ketersediaan aksesbilitas transportasi, maka hal itu menjadi satu potensi strategis.

"Transportasi-pun sangat memungkinkan dari Sulteng ke IKN di Kaltim begitu pula sebaliknya dari Kaltim ke Sulteng," ujar Edang sapaan akrab M Ridha Saleh.

Selain itu, secara sumber daya alam, Sulteng dipandang sangat strategis karena memiliki potensi SDA yang melimpah, sehingga diyakini dapat menopang percepatan pembangunan dan keberlanjutan IKN.

"Secara SDA Sulteng sangat memadai untuk memberikan support kepada IKN," kata Ridha Saleh.

"Jadi, salah satu topik yang dibahas dari pertemuan tersebut yaitu mengenai Sulteng sebagai kawasan strategis penyangga atau penopang percepatan pembangunan dan keberlanjutan IKN," ucap Edang.

Strategisnya wilayah Sulteng sebagai penyangga IKN di Kaltim, maka pemerintah memandang bahwa Sulteng sebagai satu wilayah kesatuan yang tak terpisahkan dengan IKN itu sendiri.

Pemprov Sulteng saat ini mulai menyiapkan infrastruktur strategis yang terkoneksi langsung dengan IKN di Kaltim. Infastruktur itu berupa jalan dan jembatan, serta pelabuhan, yang berfungsi untuk menyuplai logistik dan material ke IKN.