Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mengatakan perbedaan pendapat terkait pemindahan ibukota negara (IKN) harus dengan cara santun dan logis.
"Jika ada pihak lain menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan, jangan sampai menghina atau rasis, saya sebagai orang Kalimantan sangat tersinggung," kata dia kepada ANTARA, Minggu.
Menurut Mardani, penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang hanya asumsi tanpa berdasarkan data dan analisa sangatlah tidak bijaksana bahkan cenderung menjurus provokatif.
"Hati-hati dalam menyampaikan pendapat, saya bangga lahir di Kalimantan yang menjadi bagian NKRI dan mendukung kebijakan Presiden Jokowi sebagai pemerataan pembangunan," tegas dia menyesalkan peryataan Edy Mulyadi dalam video di kanal Youtube menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Mardani menjelaskan pula untuk membangun sebuah daerah perlu sebuah afirmasi kebijakan. Hal itulah yang dilakukan Presiden Jokowi.
Dia menilai pemindahan IKN tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi menjadi wujud keseriusan Indonesia dalam mendorong keramahan lingkungan, dimana energi hijau menjadi yang utama.
Untuk itulah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak yang ada.
"Hipmi mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan, pengusaha nasional dan lokal harus jadi tuan rumah turut berperan nyata dalam pembangunannya di segala bidang," tandas mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.
