Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bersama eksekutif mulai membahas alokasi anggaran pembangunan jembatan Pulaulaut Kotabaru-Batulicin Tanah Bumbu, tahap pertama sebesar Rp50 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif, di Kotabaru, Selasa mengatakan, tindak lanjut atas ground breaking (peletakan batu pertama) proses pembangunan jembatan pada Juli, Pemkab Kotabaru kini siap mangalokasikan anggaran sebagai penyertaan tahap awal.
"Sesuai kesepakatan bersama atas pembangunan jembatan Pulaulaut-Batulicin yang dipredikisi menelan dana Rp3,6 triliun, Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, Provinsi Kalsel Rp500 miliar dan sisanya pemerintah pusat," kata M Arif.
Tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, Pemkab Kotabaru baik legislatif dan eksekutif telah mengalokasikan dana sekitar Rp50 miliar dari APBD sebagai penyertaan tahap awal proses pembangunan jembatan tersebut.
Dijelaskan, dalam penyertaan dana terhadap pembangunan jembatan Pulaulaut-Batulicin, Pemkab Kotabaru menggunakan kebijakan selama lima tahun anggaran yang dimulai sejak 2015. Artinya hingga lima tahun mendatang harus mengalokasikan dana hingga terpenuhi Rp250 miliar.
Oleh karenanya, menurut politisi Partai PPP ini, pemerintah daerah dalam hal ini baik eksekutif maupun legislatif harus benar-benar bekerja keras meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan dalam menjalankan roda pembangunan bidang lainnya.
Selain itu hal lain yang bisa dilakukan dalam memenuhi pelaksanaan berbagai program di daerah, adalah dengan cara mengoptimalkan usaha mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan APBD Provinsi.
"Pemeirntah daerah harus pro aktif menanyakan program-program apa saja di sejumlah kementerian yang bisa disalurkan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah atau kabupaten," katanya seraya menyontohkan alokasi penataan Pasar Kemakmuran Kotabaru sekitar Rp15 miliar, alokasi dana desa dan lain-lain yang bersumber dari APBN.
Dengan begitu akan sangat membantu daerah yang kemampuan finansialnya harus berbagi dengan alokasi pembangunan jembatan tersebut.
Masih menurut Arif, atas nama legislatif, pihaknya mendesak jajaran eksekutif melalui SKPD terkait melakukan intensifikasi dalam meningkatkan sumber PAD diantaranya mengoptimalkan kinerja SKPD khususnya penghasil sumber pendapatan baik melalui retribusi maupun pos-pos lain yang tentunya legal dan aman.
"Salah satunya adalah sumber pendapatan dari bagi hasil pengelolaan gas bumi dari Pulau Larilarian Blok Sebuku yang kini sampai pada penandatanganan kesepakatan pembagian hasil PI (participation interest) antara Kabupaten Kotabaru Kalsel dengan Majene Sulawesi Barat," ungkap Arif.
Diketahui pembanguna jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalaimantan tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu telah sampai pada peletakan batu pertama (ground breaking) di kedua titik oprit jembatan oleh Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin di Kotabaru dan Wagub H Rudy Resnawan di bagian Tanah Bumbu pada pertangahan Juli lalu.
