Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan, ketimpangan capaian vaksinasi COVID-19 antar-daerah menghambat capaian vaksinasi nasional.
"Pemerintah perlu mendorong akselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang belum maksimal capaiannya sesuai target sasaran," kata dia di Banjarmasin, Jumat.
Diungkapkan Muttaqin, ketimpangan vaksinasi terjadi antara Jawa-Bali dan luar Jawa, serta antara kota dengan kabupaten.
Dia merujuk data Kementerian Kesehatan, populasi yang sudah menerima vaksinasi lengkap di region Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara sudah mencapai 28 sampai 29 persen.
Sementara vaksinasi region lainnya masih di bawah 20 persen jumlah penduduk dengan capaian paling rendah terjadi di Maluku dan Papua, yakni hanya 11 persen.
Ketimpangan lebih lebar terjadi antara vaksinasi di 98 kota dengan 416 kabupaten. Vaksinasi lengkap di kota sudah sebanyak 48 persen dari total 58 juta populasi. Sedangkan kabupaten baru 16 persen dari 212 juta penduduk.
Ditegaskan Muttaqin, capaian vaksinasi yang belum memadai tersebut menghambat upaya untuk terciptanya kekebalan komunitas secara teoritis yaitu 208.265.720 orang atau 70 persen dari total populasi penduduk.
Saat ini penduduk Indonesia yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dua kali suntikan pertanggal 22 Oktober 2021 yaitu 66.316.667 orang atau 31,84 persen dengan capaian vaksinasi belum merata tiap daerah.
Untuk itulah, Muttaqin mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai masalah capaian vaksinasi berpijak pada pengalaman negara lain.
Dia mencontohkan Singapura yang vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 82 persen populasi tetapi kini justru menghadapi ledakan COVID-19.
"Situasi ini mengindikasikan vaksinasi Indonesia yang lebih rendah memiliki risiko lebih besar dibanding Singapura," cetusnya.
Jika capaian vaksinasi belum maksimal, maka dia menekankan pentingnya mengendalikan mobilitas penduduk dan kampanye disiplin protokol kesehatan ditingkatkan.
"Tujuannya untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga kasus penularan COVID-19 di Indonesia," timpalnya.
