Pendidikan vokasi paling terdampak pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sekolah vokasi, seperti SMK dan STM, paling terdampak pandemi COVID-19, sehingga penting bagi sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Pelaksanaan PTM di sekolah vokasi dapat membantu siswa khususnya dalam hal praktik kerja atau magang di sejumlah perusahaan, kata Wapres Ma’ruf bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau PTM di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu.

"Pendidikan vokasi paling terdampak pandemi COVID-19 karena peserta didik di SMK tidak dapat mengikuti praktik kerja atau magang di perusahaan secara optimal," ujar Wapres dalam keterangan pers yang diterima, Rabu.

Baca juga: Wapres dan Gubernur DKI tinjau PTM

Praktik kerja di sekolah vokasi, lanjut Wapres, menjadi faktor penting karena merupakan kunci untuk mempersiapkan lulusan sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul.

Baca juga: Pemerintah mendorong pelaksanaan PTM perguruan tinggi

"Praktik kerja atau magang itu merupakan faktor yang paling penting bagi pendidikan vokasi, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidangnya," tuturnya.

Wapres mengatakan PTM terbatas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dihadapi oleh siswa dan orang tua murid.

Dampak PJJ selama pandemi COVID-19 antara lain sulitnya siswa menyerap pelajaran dengan baik serta lemahnya hubungan antara siswa dan guru karena tidak ada PTM.

"Hubungan siswa dan guru menjadi asing karena tidak pernah bertatap muka terutama bagi siswa di tingkat awal, banyaknya anak putus sekolah, dan sebagainya," ucapnya.

Apabila kasus penularan COVID-19 berhasil ditekan, kata Wapres, maka kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga akan menurun levelnya.

Dengan demikian, pelaksanaan PTM secara terbatas akan ditingkatkan secara terbatas di daerah. Namun, jika level PPKM kembali meningkat, maka PTM terbatas akan dihentikan karena Pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan para siswa dan tenaga pendidik.