Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina menyampaikan, pemerintahannya akan memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 yang besarannya Rp1,9 triliun untuk pemulihan ekonomi.
"Mudah-mudahan APBD-P kita yang mencapai Rp1,9 triliun ini bisa betul-betul memberikan dampak pemulihan ekonomi karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini," ujar Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu.
Sebagaimana sudah disahkan DPRD Kota Banjarmasin pada rapat paripurna dewan hari ini, ujar dia, APBD-P tahun 2021 sebesar Rp1,9 triliun, di mana stimulus belanja daerah ini bisa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin.
"Meskipun di dalam teori itu APBD ini hanya menaikkan sekitar 10 persen pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Ibnu Sina.
Namun paling tidak, ujar dia, di tengah penularan COVID-19 yang makin tinggi ini, hingga Kota Banjarmasin harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga dipekan keempat, ekonomi daerah dapat menggeliat hingga tidak jatuh sama sekali.
"Jadi tidak hanya difokuskan pada penanganan COVID-19 saja, tapi harus beeimbang dengan pemulihan ekonomi, termasuk juga pemulihan dampak sosial akibat pandemi ini," tuturnya.
Ibnu Sina menyampaikan, langkah untuk pembangunan infrastruktur harus dijalankan semaksimal mungkin untuk memulihkan ekonomi ini, selain terus berupaya membantu usaha kecil dan menengah untuk bisa bangkit dari keterpurukan.
"Jadi beragam program penanganan ekonomi dimaksimalkan, kita betul-betul fokuskan ini," tuturnya.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya menyampaikan sangat mendukung langkah pemerintah kota untuk memaksimalkan anggaran pada peeubahan untuk pemulihan ekonomi tersebut.
"Dalam rapat pembahasan memang komitmen kita bersama bagaimana program pada APBD-P ini untuk pemulihan ekonomi, selain tidak melupakan penanganan COVID-19 dan pembangunan infrastruktur dan pendidikkan," tuturnya.
Tentunya yang juga pihaknya dorong dalam perubahan anggaran ini bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk mengimbangi belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp1,9 triliun atau naik sekitar Rp200 miliar dari APBD murni.
Karenanya, kata politisi PAN tersebut, pihaknya dapat mendorong menaikkan pendapatan hingga 9,67 persen dari target semula di APBD murni. Yakni dari Rp1,5 triliun menjadi hampir Rp1,7 triliun.
"Kalau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita naikkan sekitar 8,87 persen atau dari Rp320 miliar menjadi Rp348 miliar," ujar Harry Wijaya.
