Banjarmasin (ANTARA) -
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Matnor Ali menyatakan, pihaknya akan mempertahankan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berkurang bahkan mendorong naik pada pembahasan rencana perubahan anggaran 2021.
Menurut dia saat di gedung dewan kota, Selasa, rapat pembahasan rancana perubahan anggaran 2021 sedang pihaknya laksanakan dengan pemerintah kota, saat ini menyangkut PAD di masing-masing instansi.
"Kami berupaya untuk tidak memberikan peluang bagi dinas untuk mengajukan penurunan PAD, bahkan kita dorong menaikkan lagi dengan menggali pitensi lainnya," ujar politisi Golkar tersebut.
Seperti halnya saat membahas pendapat di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sehari sebelumnya, yakni, Senin (2/8), di mana sempat diajukan penurunan PAD hingga Rp6 miliar dari target semula pada APBD murni sebesar Rp18 miliar, akhirnya bisa disepakati tidak berubah.
"Jadi tetap pada target awal Rp18 miliar, kita apresiasi dinas perhubungan yang berkomitmen untuk mencapai target itu," ucap Matnor Ali.
Sama halnya pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin yang semula mematok target PAD Rp8 miliar, sepakat dengan harapan dewan bisa naikkan.
"Meski naiknnya hanya sekitar Rp250 juta," tuturnya.
Yang pihaknya cukup terkesan dengan komitmennya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tidak mengurangi target PAD yang mencapai Rp60,2 miliar.
"Bahkan saat ini dinyatakan sudah tercapai hampir 40 persen dari target PAD tersebut," tutur Matnor Ali.
Menurut dia, dinas kesehatan masih memungkinkan menaikkan target PAD-nya, sebab potensi itu ada, khususnya pada puskesmas yang sudah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Di mana kan saat ini sudah ada 14 puskesmas yang sudah BLUD, bahkan 12 lagi ditarget tahun ini, hingga semua puskesmas jadi BLUD," ujarnya.
Menurut Matnor Ali, pihaknya meminta instansi di pemerintahan kota meskipun di saat pandemi COVID-19 ini tidak semerta-merta ingin menurunkan PAD, karena ini akan mempengaruhi belanja daerah untuk pembangunan dan penanganan COVID-19.
"Sementara ini keuangan pemerintah kota masih klasifikasi tinggi. Rumusnya dalam pengelolaan keuangan daerah itu, PAD ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi belanja pegawai, itu masih diangka Rp450 miliar lebih," ucap Matnor Ali.
Karenanya, ucap dia, pihaknya mendahulukan membahas pendapatan daerah ini, sehingga bisa diukur belanja daerah itu nantinya.
"Moga tidak ada pengurangan, bahkan bisa naik belanja daerah kita," ujarnya.
