Banjarmasin (ANTARA) - Kolaborasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) provinsi setempat untuk meningkatkan komitmen perlindungan pada masa menyusui.
Ketua AIMI Daerah Kalsel Ica Hasan Aman melalui WA-nya, Senin (9/8) sore menerangkan, kolaborasi AIMI-nya dengan DP3A tersebut merupakan topik Wibenar dalam rangka peringatan dan merayakan Pekan Menyusui Sedunia Tahun 2021.
Ia menambahkan, Wibenar yang mereka gelar dalam rangka peringatan Pekan Menyusui Sedunia Tahun ini bertema "Penguatan Komitmen Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Pada Masa Menyusui Di Kalsel".
Kepala DP3A Kalsel Husnul Khatimah SH MH ketika membuka Wibenar tersebut mengatakan, untuk mewujudkan wilayah kabupaten/kota layak anak, salah satunya kewajiban orang tua adalah memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak.
"Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dimulai dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang bermuara pada pencegahan 'stunting' (kekerdilan) pada anak," ujarnya.
Webinar itu sendiri menghadirkan dua narasumber masing-masing Ica Hasan Aman dan dr. Utami Roesli Sp.A, IBCL,FABM.
Dalam pemaparannya Ica menyerukan perlunya peningkatan komitmen lintas sektor terutama pada tingkat daerah untuk memberikan perlindungan pada masa menyusui.
"Hal itu sesuai Pasal 128 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kode Internasional tentang Pemasaran Susu Formula," tegasnya.
Begitu pula narasumber dr. Utami Roesli menyatakan, betapa pentingnya dukungan bagi para ibu menyusui dimulai dari peningkatan peran ayah dalam mendukung pemberian ASI pada anak.
Demikian pula halnya peran tenaga dan fasilitas kesehatan yang memiliki kewajiban untuk mengedepankan layanan kesehatan guna memastikan anak mendapatkan ASI secara eksklusif terutama dalam masa pandemi COVID-19, ujar Utami.
Pada Wibenar tersebut selain diisi dua narasumber, juga hadir/ikut serta dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta.
Selain itu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Kesehatan dan dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta organisasi profesi di wilayah Kalsel.
