Ketua Bawaslu HSS, Hasnan Fauzan, di Kandangan, Kamis (15/7),mengatakan pelatihan ini menjadi tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan bulan Juni 2021 lalu, di mana dipelatihan awal dengan jurnalistik dan hari ini masuk ke materi pembuatan atau praktek membuat berita.
"Mudah-mudahan bisa dipraktekkan langsung dan mendapatkan koreksi dari narasumber, minimal ada beberapa berita yang dibuat kawan-kawan secara singkat dan kilat, supaya kita bisa melihat bagaimaan hasilnya apa yang kurang, yang perlu diperbaiki, dan ditambahkan," katanya, saat memberikan sambutan pembukaan.
Dijelaskan dia, kemampuan jurnalistik diperlukan karena kegiatan bawaslu harus dipublikasikan, tentu tidak hanya terbatas divisi humas atau bidang humas saja yang mempublikasikannya namun semuanya dapat memberikan berkontribusi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.
Begitupun, sumber-sumber berita bisa dibuat semua divisi, dan mungkin humas ada kegiatan di Banjarmasin atau di luar daerah, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan Bawaslu di daerah, maka bisa dari sekretariat yang membuat langsung kemudian dipublikasikan oleh humas.
Semua staf kesekretariatan dilibatkan dalam dalam kegiatan ini, ia berpesan agar dapat diikuti dengan seksama, mencatat hal yang penting dan nantinya bisa dipraktekkan dalam kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan yang harus dipublikasikan.
Narasumber pelatihan, Fathurrahman, mengatakan hal yang pertama dilakukan ketika akan menulis berita adalah menemukan dan memastikan peristiwa, melibatkan unsur peristiwa apa, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, dimana, kenapa, dan bagaimana.
"Berita harus melaporkan fakta, ditulis dengan struktur piramida terbalik, dibuat dengan lead yang kuat, isi berimbang, lengkap unsur 5 W + 1 H, akurat dalam fakta, tak berprasangka," katanya, yang juga merupakan pewarta di media LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut dia, berita harus memiliki angle yang menarik dan tajam, dari judul sudah melaporkan isi berita, ditulis dengan bahasa hemat dan jelas, jernih dan tidak membingungkan, penuhi kode etik jurnalistik, mempertimbangkan aspek pendidikan publik dan memastikan terhindar dari kemungkinan tuntutan hukum.
Ini dilakukan agar penulis berita atau pewarta menyadari bahwa tidak ada yang kebal hukum, semuanya sama di mata hukum, kehati-hatian menulis dan mempublikasikan berita sangat penting, walaupun pewarta punya jalan untuk konfirmasi atau meminta klarifikasi namun akan lebih baik menghindari persoalan yang dianggap bisa melanggar hukum.
Struktur berita terdiri dari judul, lead atau teras berita, tubuh berita dan penutup, semuanya harus ditulis harmonis dan saling sambung menyambung, baik dalam penulisan bersifat tulisan hard news maupun soft news, judul yang menarik akan memudahkan pembaca mendapat gambaran isi berita, menggugah rasa ingin tahun dan menambah pengetahuan pembaca.
"Judul berita sebisa mungkin mewakili substansi berita, bentuk ringkasan dari lead dengan pola Subyek, Predikat, Obyek dan Keterangan (SPOK), ditulis sesingkat mungkin, pilih kata-kata yang menggugah rasa ingin tahun dan perhatian irama," katanya.
Pelatihan ini dirangkai dengan praktek penulisan berita, serta diskusi serta berbagai pengetahuan antara narasumber dan peserta, para peserta diberi waktu untuk mencurahkan idenya dalam bentuk tulisan, dan dilakukan koreksi bersama-sama serta diikuti secara antusias, beragam berita dapat dihasilkan walaupun dalam waktu singkat.
Narasumber menyatakan apresiasinya atas karya jurnalistik masing-masing peserta karena telah mampu mengurai alur peristiwa dan menghimpun informasi dalam bentuk berita, ia juga menyatakan bahwa setiap peserta telah memiliki kemauan dan kemampuan menulis.
"Tinggal mengembangkannya dan selain menulis agar menambah potensi diri dengan membaca literatur atau contoh-contoh yang ada, untuk memperkaya perbendaharaan kata, pemilihan model berita serta media yang digunakan publikasi konten," katanya.
Turut hadir dalam pelatihan, Komisioner Bawaslu HSS Padilaturrahman dan Masridah Badwie dan para staf Bawaslu HSS.
Baca juga: Pelatihan jurnalistik Bawaslu HSS untuk tingkatkan kapasitas SDM kehumasan
Baca juga: Netralitas ASN dan politik uang, titik rawan pelanggaran pilkada
