Banjarmasin (ANTARA) - Reses DPRD Kota Banjarmasin untuk Kelurahan surgi Mufti, Banjarmasin Utara menyampaikan aspirasi warga di mana salah satunya tentang lahan fasilitas umum milik pemerintah kota yang dikuasai salah satu oknum warga.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Purnomo saat reses bersama anggota lainnya, H Ismail Iberahim (PBB) dan Hari Kartono (Gerindra) di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, Kamis, menyampaikan adanya informasi itu dalam catatan aspirasi warga.
"Jadi dari kertas aspirasi yang kita terima, warga Surgi Mufti minta dibebaskan lahan fasilitas umum di lingkungan mereka milik pemerintah kota yang dikuasai salah seorang warga," ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, warga mengharapkan dewan bisa cepat menyampaikan ke pemerintah kota hingga lahan yang harusnya dimanfaatkan bagi fasilitas masyarakat umum itu tidak berlarut-larut di kuasai oknum warga.
"Informasi ini secepatnya kita sampaikan kepada pihak Satpol PP untuk secepatnya juga ditindaklanjuti," umgkap Bambang.
Dia menyatakan, pasilitas umum adalah aset negara atau aset daerah yang harus ada ketentuan untuk dipakai, tidak bisa untuk pribadi.
"Di Surgi Mufti ini baru satu kasus, mungkin banyak lagi di lingkungan lainnya, Pemkot harus mendata kembali semua lahan fasilitas umum," tuturnya.
Dia menyatakan, pihaknya di legislatif akan membicarakan masalah ini dengan pemerintah kota, sehingga semua lahan fasilitas umum dimanfaatkan betul bagi kebutuhan semua warga, tidak sampai untuk pribadi.
Selain masalah lahan fasilitas umum itu, kata Bambang, banyak lagi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pihaknya, khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Daerah kelurahan Surgi Mufti itu kan banyak juga jalan titian, masih banyak berkonstruksi ulin, sudah lama, hingga kekuatannya sudah tidak standar keamanan lagi," paparnya.
Selain itu ada juga aspirasi untuk perbaikan jalan ke alkah warga, karena sebagai alkah atau pekuburan umum.
"Semua aspirasi warga ini akan kita perjuangkan, ini akan jadi pokok pikiran kita pada musyawarah pembangunan nanti dengan pemerintah kota," ujarnya.
Dewan dapat informasi lahan fasilitas umum dikuasai oknum warga
Kamis, 1 Juli 2021 23:05 WIB