Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Chudry Sitompul menilai KPK bisa mengangkat penyidik dari jajaran kepolisian maupun kejaksaan jika pegawai KPK menolak dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN)
"Saya mengusulkan ke Pemerintah, KPK jangan sampai kolaps. Presiden bisa mengangkat penyidik dari polisi dan kejaksaan. Karena awal KPK berdiri penyidiknya dari kejaksaan dan kepolisian," kata dia dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Selasa.
Chudry menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta penundaan pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 tidak menghormati keputusan negara.
Diketahui, sebanyak 588 pegawai KPK lolos TWK ASN meminta pimpinan KPK agar pelantikan ditunda sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai yang tidak lolos.
Baca juga: Penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan pelaksanaan Undang-Undang
Ia menilai bila ada pegawai KPK yang memilih untuk tidak mengikuti pelantikan ASN dari yang sudah ditetapkan pimpinan KPK, hal itu merupakan tindakan yang tidak benar karena bakal mengganggu ritme penyidikan.
"Mereka tidak menolak tapi menunda. Menunda kan berarti KPK itu menjadi tidak bisa bergerak. Jadi tak bisa bekerja kayak gitu," tutur Chudry.
Menurut dia, pegawai KPK yang memilih menunda pelantikan ASN tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya saat ini.
"Kan ada perkara yang sedang berjalan. Kalau perkara yang sedang berjalan, kalau perkara ini sedang berjalan ditinggalkan ini bisa berantakan. Orang yang tengah diadili di pengadilan mau diapain, sementara orang itu ditahankan harus diproses,” ucap-nya.
Harusnya kata dia para pegawai KPK tersebut tidak menunda pelantikan dan bersikap bertanggung jawab. Menurut Chudry, KPK harus tetap berjalan sesuai dengan tupoksi-nya meskipun ada 588 pegawai yang meminta pelantikan ASN ditunda.
"Iya dong, KPK harus show must go on, KPK harus berjalan terus, harus mementingkan kepentingan yang lebih besar lagi ya," ujarnya.
Baca juga: Presiden akan lantik empat pejabat negara baru
