Menlu Singapura akan mengunjungi Brunei, Malaysia dan Indonesia

Dokumentasi - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan memberikan penghormatan terakhir atas wafatnya mantan Presiden BJ Habibie, di KBRI Singapura, Jumat. (13/9/2019). (Dokumentasi KBRI Singapura)

Singapura (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan akan mengunjungi Brunei Darussalam pada Senin, setelah itu dia akan menuju ke Malaysia dan Indonesia, kata kementerian luar negeri Singapura.

Kunjungan menlu Singapura tersebut menegaskan kembali hubungan khusus yang erat dan telah berlangsung lama antara Singapura dan Brunei, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu tidak merinci alasan lain untuk kunjungan tersebut, tetapi pekan lalu Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan pengakhiran pertumpahan darah di Myanmar yang sedang dikuasai militer.

Baca juga: Erick Thohir ajak Singapura pererat kerja sama ekonomi

Jokowi juga menyerukan agar para pemimpin Asia Tenggara mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk mencoba mencari jalan keluar bagi krisis yang meningkat di Myanmar.

Menlu Balakrishnan dijadwalkan tiba di Malaysia pada Selasa (23/3) untuk kunjungan dua hari, di mana ia diharapkan untuk membahas masalah bilateral, regional dan internasional dengan mitranya, Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein, kata kementerian luar negeri Malaysia.

"Kedua menteri luar negeri juga akan menjajaki kolaborasi pasca COVID-19, termasuk sertifikasi vaksinasi timbal balik, yang akan menguntungkan kedua negara," kata kemenlu Malaysia dalam sebuah pernyataan.

Balakrishnan juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Baca juga: Singapura setujui penjualan daging ayam hasil laboratorium

Brunei Darussalam tahun ini adalah ketua dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara.

Myanmar, yang merupakan anggota ASEAN, telah terkunci dalam krisis sejak pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi pada 1 Februari digulingkan oleh kelompok militer, di mana hal itu telah mengakhiri 10 tahun reformasi demokrasi tentatif.

Setidaknya 250 orang kini telah terbunuh sejak kudeta militer di Myanmar, menurut data dari kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 2 Maret yang membahas krisis di Myanmar telah gagal membuat terobosan.