Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan HM Faisal Hariyadi mengatakan, pemerintah menambah kartu kendali elpiji khusus warga miskin sebanyak 1.876 Kepala Keluarga (KK).
"Tambahan ini berlaku pada 1 April 2021, kita dukung langkah ini," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Kartu kendali elpiji khusus warga miskin untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram secara mudah dan murah memang sangat diperlukan saat ini, hingga data penerima gas bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran.
"Kan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini ditambah terjadinya musibah banjir kemarin, sehingga banyak masyarakat yang rawan miskin, rentan miskin dan sekarang sudah katagori warga miskin, ini jangan sampai luput didata untuk dapat kartu kendali elpiji tadi," paparnya.
Apalagi saat ini gas elpiji 3 kilogram makin sulit dicari, karena pasca banjir ini banyak infrastruktur rusak hingga pendistribusiannya ke Banjarmasin terganggu, akibatnya kurang dipasaran.
"Karena sulit dicari, kalaupun ada ditempat pengecer harganya mahal," ujar Faisal.
Dia pun sedikit mengkritik program kartu kendali elpiji ini yang tidak terkoneksi dengan baik, khususnya pemetaan pangkalan di setiap kelurahan.
"Kadang masyarakat bingung, kartu yang mereka miliki ini untuk di pangkalan mana, jadi ini harus jelas petanya," kata politisi PAN tersebut.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkot Banjarmasin H Rusdi Aziz mengatakan, kartu kendali elpiji khusus warga miskin sudah dibagikan pemerintah kota kepada sebanyak 36 ribu KK dan 600 untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berlaku sejak April 2020 hingga April 2021.
"Tahun ini kita tambah lagi 1.876 KK," tuturnya.
Menurut dia, pemegang kartu ini dapat membeli empat tabung elpiji bersubsidi 3 kilogram sebulan dan bagi UMKM sebanyak 6 tabung sebulan.
"Mereka berhak mendapat elpiji itu dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) di mana sekarang satu tabung Rp17,5 ribu," ujarnya.
Program ini, ujar Rusdi Aziz, sudah dikoordinasikan dengan pihak PT Pertamina, hingga ke pangkalan elpiji bersubsidi 3 kilogram, di masing-masing kecamatan di Banjarmasin.
"Jadi setiap pangkalan tidak boleh menjual harga tinggi bagi masyarakat yang memiliki kartu ini, sebab akan diawasi, bahkan ada sanksi," tuturnya.
Namun bagi warga yang memiliki kartu ini hanya berlaku di wilayah masing-masing, tidak boleh menggunakannya di luar kelurahan tempat tinggalnya, demikian kata Rusdi.
