Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Taufik Husin memberikan perhatian terhadap permasalahan penyaluran program bantuan sosial (bansos) terhadap warga di wilayah Kuin Utara di Banjarmasin Utara.
Taufik di Banjarmasin, Jumat, menyampaikan menerima berbagai keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah tersebut terkait penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan lainnya.
"Bahkan ada warga yang mengaku saat mengurus akta kematian ibunya, ternyata ibunya tersebut masuk penerima bansos dari pemerintah, yakni program BPNT, dan tidak pernah sampai, jadi mengherankan," ujar Taufik.
Baca juga: Banjarmasin perkuat pengawasan ratusan miliar dana hibah-bansos
Permasalahan ini jadi pembahasan hangat saat resesnya tersebut, untungnya Tufik menghadirkan pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk menerangkan dan menindaklanjuti kasus tersebut.
"Karena permasalahan bansos ini sangat sering dipertanyakan masyarakat, jadi saat reses kita hadirkan instansi terkait, utamanya Dinas Sosial," ujarnya.
Taufik meminta pemerintah kota untuk melakukan penelusuran maksimal terhadap penerima bansos agar betul-betul tepat sasaran dan tidak ada warga yang dirugikan.
"Masyarakat juga harus aktif melapor jika memang ada permasalahan, termasuk jika berhak mendapatkan bansos," ujarnya.
Sementara itu, Pekerja Sosial Ahli Pratama Dinas Sosial Kota Banjarmasin Noor Achmad S menyampaikan, warga bisa melaporkan permasalahan penyaluran bansos ke instansinya.
"Warga bisa juga melaporkan ke pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di kelurahan, kita respon semua laporan," ujarnya.
Intinya, ungkap dia, setiap warga yang menerima bansos pasti terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI.
"Jadi bisa ditelusuri. Kita juga saat ini sedang melakukan pemutakhiran data," ujarnya.
Pewarta: SukarliEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
