Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Deddy Sophian berkomitmen memperjuangkan program bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni hingga ratusan unit.
"Tidak hanya program bedah rumah dari pemerintah kota, tapi juga dari pemerintah provinsi," ujarnya saat kegiatan reses mengundang warga Jl. Kuin Selatan RT 004 RW 001 Kelurahan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, Sabtu.
Menurut dia, khusus Banjarmasin Barat diusulkan sebanyak 300 unit kepada pemerintah provinsi.
Mewujudkan rencana agar terlaksana pada 2026 ini, Deddy telah berkolaborasi dengan anggota DPRD Kalsel dari partai yang sama, yakni PKB, dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin.
"Moga bisa terwujud dengan kita berjuang bersama," ujarnya.
Sebagaimana tahun 2025, ungkap Deddy, bantuan bedah rumah yang diperjuangkan ke provinsi mencapai 100 unit rumah di Kecamatan Banjarmasin Barat.
"Ditambah beberapa unit dari program pemerintah kota," paparnya.
Menurut Deddy, program bedah rumah sangat dibutuhkan warga di daerah Banjarmasin Barat, yang merupakan daerah padat penduduk dan perkampungan yang lama.
"Moga pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) provinsi, usulan dari kita terkait bantuan bedah rumah ini disetujui, setidaknya 250 unit," harapnya.
Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas membenarkan kolaborasi untuk mewujudkan program bedah rumah dari pemerintah provinsi di wilayah Banjarmasin Barat yang diusulkan hingga 300 unit pada tahun 2026.
"Alhamdulillah pada 2025 sudah terealisasi, pada 2026 ini suratnya sudah masuk untuk usulan 300 unit di Banjarmasin Barat," ujarnya.
Program bedah rumah dari Pemprov Kalsel, ungkap Suripno, yakni memperbaiki lantai, atap dan dinding, dengan biaya per unitnya Rp25 juta.
"Kalau tahun lalu biaya per unitnya Rp20 juta, Insya Allah tahun ini dinaikkan jadi Rp25 juta," ujarnya.
Dia pun berharap program ini bisa berjalan lancar, daerah Kota Banjarmasin dapat bantuan lebih banyak, hingga tidak ada lagi rumah warga yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kesehatan.
