Safrizal dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
"Sudah turun Keputusan Presiden tentang penunjukkan Penjabat Gubernur Kalsel yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dr. Drs. Safrizal, M.Si yang dalam lingkungan Kemendagri adalah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang erat kaitannya dengan urusan perbatasan, kebencanaan, dan lain-lain," kata Mendagri, sebagaimana rilis yang disampaikan Puspen Mendgri Senin (15/2/21).
Diketahui sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengakhiri masa jabatannya pada 12 Februari 2021 dan dipandang perlu untuk dilakukan percepatan penunjukan Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan.
"Kami memandang perlu adanya percepatan untuk penunjukan pejabat ini, karena kita tahu bahwa proses Pilkada untuk Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sehingga belum terdapat pejabat definitif," jelasnya.
Tak hanya itu, guna memitigasi bencana yang menimpa wilayah Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, diperlukan penjabat yang dapat melakukan komando penanganan kebencanaan.
"Kemudian situasi wilayah Kalsel yang beberapa waktu yang lalu mengalami bencana banjir di beberapa daerah, ini memerlukan mitigasi pasca bencana dan oleh karena itulah salah satu faktor penunjukan, yaitu Dirjen Bina Adwil yang menangani kebencanaan untuk menjadi Penjabat Gubernur Kalsel," tuturnya.
"Saya meminta kepada Pak Penjabat Gubernur, kiranya agenda nomor satu adalah bagaimana untuk mempercepat mitigasi bencana banjir yang lalu, korban-korban yang ada, masyarakat dibantu, baik secara materil maupun cara moril," katanya.
Selain itu, Penjabat Gubernur diharapkan bisa bekerja dengan seluruh stakeholder yang ada baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Menurut Mendagri peran dari Dr. Safrizal sebagai Wakasatgas COVID-19 tingkat pusat (nasional) juga saya kira penting untuk mampu mempercepat juga penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kalsel, karena provinsi Kalsel khususnya kota Banjarmasin sekitarnya merupakan daerah yang memerlukan atensi khusus untuk penanganan pengendalian penularan COVID-19.
Mendagri juga meminta Safrizal dapat mendukung pelaksanaan Pilkada yang telah memasuki tahap akhir melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi.
"Saya juga mengharapkan Penjabat Gubernur dapat juga mendukung proses demokrasi, yaitu Pilkada yang sudah memasuki tahap akhir, Mahkamah Konstitusi," katanya.
Mendagri mengajak, agar seluruh pihak terkait, menunggu hasilnya seperti apa, dan menghormati apapun keputusannya, dan untuk Penjabat Gubernur bersama dengan Forkopimda dan semua pihak dapat menciptakan iklim yang tetap aman terkendali.
"Iklim yang kondusif, biarlah proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan hindari terjadinya konflik apalagi kekerasan dan itu perlu dilakukan tindakan-tindakan koordinatif dengan semua pihak," pungkasnya.
