Pemkab Banjar bentuk posko terpadu pengendalian banjir

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar bentuk posko terpadu pengendalian banjir guna memudahkan koordinasi seluruh pihak terkait sekaligus penyampaian informasi khususnya penanganan dampak bencana alam itu. 

Pembentukan posko disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman pada konferensi pers di Command Center Martapura, Sabtu terkait data dan penanganan banjir yang dilakukan Pemkab Banjar. 

Konferensi pers dihadiri Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto, Kepala Bappedalitbang Galuh Tantri Narindra, Kepala Bidang IKP DKISP Eddy Elminsyah Jaya dan Jurnalis Banjar melalui video virtual. 

"Pembentukan posko terpadu selain menangani masalah banjir juga akan rutin melaksanakan konferensi pers tentang data terkini yang disampaikan kepada media massa sehingga bisa disebarluaskan," ujar sekda. 

Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto selaku Komandan Posko Terpadu mengatakan, pihaknya sudah mengikuti rapat bersama BPBD Banjar terkait pembentukan susunan pengurus dan sekretariat posko. 

Disebutkan, Dandim/1006 sebagai Komandan Posko Terpadu, Kapolres Banjar Wakil Komandan, Kalak BPBD  Sekretaris, juga melibatkan Sekretaris BPBD dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar.

"Kami mendorong kecamatan untuk membuat data berapa jumlah bantuan yang dibutuhkan termasuk pengungsi dan datanya bersumber dari pos-pos pengungsian sehingga menjadi data acuan posko terpadu," ucapnya. 

Dandim juga menginformasikan jembatan Benua Anyar Jalan A Yani Km 55 Kecamatan Mataraman sudah selesai namun untuk sementara hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan akan dibuatkan jembatan darurat. 

Ia juga meluruskan informasi tentang korban banjir di Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur yang disebutkan kelaparan di pengungsian padahal tidak benar karena bantuan sudah disalurkan ke tempat itu. 

"Kami sudah menurunkan Babinsa untuk mengecek dan hasilnya bantuan sudah masuk ke desa itu sehingga informasi yang menyebutkan warga korban banjir kelaparan, tidak benar," ujar pamen TNI itu. 

Kepala Bappedalitbang Galuh Tantri Narindara menyebutkan, data yang dihimpun diketahui sebanyak 207 desa terdampak banjir menyebabkan 276.906 jiwa terdiri dari 60.654 KK menjadi korban bencana alam itu. 

Kemudian, 167 sekolah rusak, 13 kantor terendam dan rusak, 13 buah jembatan rusak, 10 milik Pemkab Banjar dan 3 milik Pemprov, 888,52 Km jalan rusak, 10 faskes rusak, 19 rumah hilang dan 1.455 rumah rusak.

Ditambahkan Eddy Elminsyah Jaya pembentukan posko terpadu bisa lebih efisien dalam penyampaian informasi terkait data banjir dan menjadi acuan jurnalis menyampaikan informasi kepada masyarakat.