Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Senin (18/1) mulai dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi naik akibat anggaran tahun 2021 turun hingga bank Himbara mengajukan plafon kredit usaha rakyat (KUR) Rp253 triliun untuk 2021.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. HET pupuk naik
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan penurunan anggaran tahun 2021 menjadi salah satu dasar kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
“Dasarnya adalah adanya penurunan anggaran 2021 sebanyak lebih kurang Rp4,6 triliun," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Pupuk subsidi tersedia hingga 250 persen ketentuan
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan stok pupuk hingga 250 persen dari ketentuan stok minimum di gudang lini III produsen untuk mengantisipasi kebutuhan petani.
“Keadaan kondisi stok di masing-masing provinsi dan kabupaten, baik urea, NPK, SP-36, ZA dan organik mencapai 1.211.260 ton, atau mencapai 250 persen dari ketentuan stok minimum yang ditentukan," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Penghambat efektivitas LPI
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah menyelesaikan berbagai masalah yang akan menghambat efektivitas kinerja Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
“Masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan LPI,” katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Plafon KUR 2021
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bank-bank Himbara secara total mengajukan plafon kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp253 triliun pada 2021.
"Jadi kami terus meningkatkan penetrasinya sehingga menjangkau semakin banyak masyarakat dengan jumlah nominal yang semakin besar," katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Potensi kemitraan usaha besar dan UMKM
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi potensi kemitraan 56 usaha besar dan 196 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan nilai kontrak Rp1,5 triliun.
“Rp1,5 triliun ini langkah awal. Ke depan, setiap bulan kami akan lakukan," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Berita selengkapnya klik di sini
