Rizki Niras Anggraini meminta semua pihak introspeksi diri dan mengusahakan solusi terkait masalah bencana banjir besar yang melanda provinsinya.
"Kemungkinan karena berkurangnya hutan
akibat masifnya pembukaan lahan secara terus menerus juga turut 'andil besar' dari bencana ekologi atau banjir yang melanda hampir seluruh daerah Kalsel," ujarnya melalui telepon seluler, Ahad (17/1) lalu.
"Sebab akibat berkurangnya hutan sehingga tidak bisa menyerap curah hujan yang tinggi dan menimbulkan bencana banjir karena sungai-sungai juga tidak mampu lagi menampung seperti terjadi di Kalsel belakangan ini," lanjut "Srikandi" Partai Hanura tersebut.
Karenanya, anggota DPRD Kalsel termuda itu mengajak semua pihak belajar dari pengalaman atau kejadian bencana alam banjir tersebut, dengan mengintrospeksi diri serta bersama-bersama pula mencarikan solusi supaya tertanggulangi dan peristiwa serupa tidak terulang.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut turut prihatin serta berdukacita atas bencana banjir yang melanda hampir seantero provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi Kehutanan dan perkebunan itu, fenomena luar biasa di Tahun 2021, yaitu banjir bandang melanda sejumlah kabupaten/kota di provinsinya, menjadi tantangan besar bagi semua di masa pandemi COVID-19.
"Tak dapat dielakan lagi duka, kesedihan dan kemarahan. Tapi mungkin Yang Maha Kuasa inginkan instropeksi diri dari kita semua," ujar putri H Syaiful Rasyid, mantan Bupati HST dua periode dan kini memasuki periode kedua anggota DPR RI asal Kalsel dari Partai Gerindra itu.
“Mungkin bencana kali ini menjadi pengingat untuk kita bertanggung jawab terhadap hutan Kalsel. Kali ini kita sadar bahwa hutan adalah penyangga kehidupan dan kelangsungan hidup kita semua,” lanjutnya.
Alumnus Monash University itu menegaskan, tanpa hutan kemungkinan habislah harta, keluarga dan nyawa yang kali ini ditunjukkan melalui bencana air bah.
Oleh sebab itu, sebagai manusia yang bijak, sudah saat dan seharusnya instropeksi diri diikuti dengan rencana jalan keluar dari permasalahan.
"Kunci utama pencegahan bencana banjir bandang untuk tak terulang lagi adalah dengan 'pelestarian hutan' Kalsel.Sangatlah penting pelestarian hutan berupa gerakan penghutanan kembali (reboisasi)," lanjutnya.
Selain itu, reklamasi terhadap kawasan eks pertambangan, serta rehabilitasi lahan antara lain melalui penghijauan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
“Pelestarian hutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan hutan dan wilayah sekitar hutan,” tambahnya.
"Kemudian, pembinaan masyarakat sekitar hutan sebagai garda terdepan dalam pelestarian hutan harus mumpuni dan berasaskan berkelanjutan, yaitu melestarikan hutan dan mensejahterakan mereka," demikian Rizki.
Sementara berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat hingga 17 Januari 2021 tercatat 134.654 jiwa yang terdampak banjir pada 10 kabupaten/kota di Kalsel.
Dari jumlah itu, sebanyak 33.007 jiwa tercatat mengungsi ke posko-posko banjir yang sudah didirikan oleh pemerintah, instansi, atau warga secara mandiri.
"Bumi Murakata" HST tercatat sebagai wilayah paling parah terdampak, dengan total 16.100 kepala keluarga (KK) atau 64.400 jiwa, kemudian Kabupaten Banjar 9.578 KK/25.601 jiwa, Tanah Laut (Tala) 10.433 KK/34.431 jiwa, dan Kabupaten Balangan 1.264 KK atau 4.244 jiwa.
Berikutnya Kabupaten Tabalong 253 K atau 770 jiwa, Kota Banjarbaru 531 KK/1.677 jiwa, Kota Banjarmasin 158 KK/716 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 387 KK/634 jiwa serta Kabupaten Tapin 95 KK atau dan 285 jiwa.
Berdasarkan data sementara tersebut, tercatat 16 orang meninggal dunia dari 10 kabupaten/kota di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa itu.
