Prancis menginginkan penangguhan perselisihan perdagangan AS-Eropa

Paris (ANTARA) - Uni Eropa dan pemerintahan Presiden AS terpilih Joe Biden yang akan datang harus menangguhkan perselisihan perdagangan untuk memberi mereka waktu menemukan titik temu, kata menteri luar negeri Prancis dalam sambutan yang diterbitkan pada Minggu (17/1/2021).

“Masalah yang meracuni semua orang adalah kenaikan harga dan pajak baja, teknologi digital, Airbus, dan lebih khusus lagi sektor anggur kami,” kata menteri luar negeri Prancis Jean-Yves Le Drian kepada Le Journal du Dimanche dalam sebuah wawancara.

Dia berharap kedua pihak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. “Mungkin butuh waktu, tapi sementara ini, kami selalu bisa memerintahkan moratorium,” tambahnya.

Baca juga: Saham Prancis "rebound" dengan indeks CAC 40 ditutup menguat 0,21 persen

Pada akhir Desember, Amerika Serikat bergerak menaikkan tarif pada suku cadang pesawat Prancis dan Jerman, anggur dan minuman keras lainnya dalam sengketa subsidi Boeing-Airbus, tetapi blok tersebut memutuskan untuk menunda pembalasan saat ini.

Uni Eropa berencana mempresentasikan proposal reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Februari dan bersedia mempertimbangkan reformasi untuk mengekang otoritas yudisial dari badan penyelesaian sengketa WTO.

Amerika Serikat telah bertahun-tahun mengeluh bahwa Badan Banding WTO membuat aturan perdagangan baru yang tidak dapat dibenarkan dalam keputusannya dan telah memblokir penunjukan hakim baru untuk menghentikan ini, membuat badan tersebut tidak dapat dioperasikan.

Pemerintahan Trump, yang akan meninggalkan jabatannya pada Rabu (20/1/2021), telah mengancam akan mengenakan tarif pada kosmetik, tas tangan dan barang-barang Prancis lainnya sebagai pembalasan atas pajak layanan digital Prancis, yang dikatakan mendiskriminasi perusahaan-perusahaan teknologi AS.

Baca juga: Prancis berencana musnahkan 600 ribu unggas cegah flu burung