Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyayangkan penundaan puncak peringatan ke-14 Hari Nusantara (Harnus) tahun 2014, di Kotabaru, atau kabupaten paling timur provinsi tersebut.
"Pasalnya persiapan acara puncak peringatan Harnus itu mungkin sudah hampir rampung. Tapi karena penundaan dari 13 menjadi 15 Desember 2014, mungkin memerlukan perubahan lain," ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Menurut informasi, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penundaan acara puncak Harnus 2014 karena bertepatan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke luar negeri.
"Sedangkan kunjungan orang nomor satu di republik ini ke luar negeri itu juga penting guna lebih memperat hubungan kerja sama, untuk kemajuan Indonesia," tandasnya.
Kalau cuma alasan kesibukan presiden sehingga acara puncak Harnus 2014 tertunda, menurut dia, hal tersebut semestinya tak perlu terjadi. "Kan kalau presiden berhalangan, masih ada wakil presiden," katanya.
"Namun karena, Presiden Jokowi sendiri yang mau menghadiri puncak acara Harnus 2014, sehingga kegiatan berskala nasional di Kotabaru, Kalsel tersebut menjadi tertunda," lanjutnya.
Ia berharap, dengan penundaan acara puncak Harnus 2014 tersebut, persiapan dan kesiapan bisa lebih baik lagi, sehingga kegiatan itu betul-betul sukses.
"Terlebih bagi kita Kalsel, dan khususnya bagi Kotabaru bisa menunjukan sebagai tuan rumah yang baik," demikian Hamsyuri.
Sebelumnya Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani menerangkan, puncak acara Harnus 2014 yang dipusatkan di kabupatennya mengalami penundaan, karena Presiden masih berada di Korea.
"Presiden Jokowi baru 15 Desember bisa ke Kotabaru, karenanya puncak aara Harnus tertunda. Seyogyanya puncak acara Harnus di `Bumi Sa-ijaan` Kotabaru 13 Desember ditunda menjadi 15 Desember 2014," demikian Irhami.
Sementara di pantauan Antara Kalsel, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, sedangkan berada di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.
Keberadaan "RI 1" di perguruan tinggi negeri tertua di Yogya tersebut memberi kuliah umum, antara lain mengungkap masalah narkoba di Indonesia, yang menurut dia, sudah sampai ke tahap darurat.
 Oleh sebab itu pula, Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan pengedar narkoba, karena sekitar 40 - 50 orang di Indonesia meninggal dunia setiap hari disebabkan narkoba.  Â