Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemkab Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menggelar pemilihan kepala desa secara serentak untuk 74 desa pada 25 November 2014.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid, Rabu mengatakan, para calon kepala desa (kades), dan panitia pemilihan pilkades bisa menaati tahapan-tahapanya agar berlangsung tertib dan aman.
"Calon kades diimbau tidak mengkampanyekan program pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang sudah dicanangkan, dan dianggarkan untuk membangun desa," ujar Wahid, melalui siaran pers.
"Calon silahkan membuat stratgei penggalangan massa, asal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," pintanya.
Semua program pemerintah yang diperuntukan bagi desa tetap dilaksanakan siapa pun kepala desa yang terpilih nanti.
Panitia dan 203 orang calon kepala desa bisa memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, dan menjauhi provokasi atau sikap menjelek-jelekan calon lain.
Bupati juga meminta komitmen para calon kades untuk siap menang dan kalah, karena akan banyak calon kades yang gugur tidak terpilih pada pelaksanaan pilkades serentak nanti.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan hak pilihnya, dan mengharapkan kesepakatan para calon dengan panitia pemilihan di masing-masing desa untuk menggeser waktu pemungutan suara, karena Pemkab HSU tidak bisa meliburkan hari kerja dan sekolah.
Bupati juga mewanti-wanti para kades di daerahnya untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran desa, apalagi dana bantuan pusat Rp2 miliar per desa akan segera dikucurkan awal 2015.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Dwi Hadi Saputera, menginformasikan sebanyak 203 calon kades yang akan mengikuti pilkades untuk menduduki 74 posisi kades.
"Tiap desa kita batasi 5 calon sesuai peraturannya" jelas Dwi.
Sebagian desa ingin menerapkan sistem dan tahapan pilkades sendiri untuk menangkal upaya politik uang (money politic).
Seorang calon kepala desa, Saiful Hadi mengkhawatirkan apabila terjadi `serangan fajar` dan meminta ketegasan panitia pengawas dan pemilihan untuk memberikan sanksi bagi calon yang terbukti melakukan praktek "money politic`..
Lain lagi Hermani, panitia pemilihan Desa Palampitan Hulu, mengharapkan pendidikan dan pelatihan bagi panitia pemilihan di desa.
"Permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa terkadang muncul akibat pantia yang tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan tentang tata cara, petunjukan dan peraturan pemilihan," paparnya.
