Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di awal 2021 dilakukan sesuai jadwal dan sesegera mungkin sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Sesuai arahan Presiden, Menteri Sosial telah menginstruksikan kami untuk segera menyalurkan bantuan sosial di awal 2021," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Bansos yang akan disalurkan tersebut meliputi bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program keluarga harapan bagi 10 juta KPM juga menjadi sektor yang akan dipercepat realisasinya di awal 2021.
"Alokasi BPNT atau program kartu sembako ini alokasinya untuk 18,8 juta KPM yang setiap bulannya mendapat Rp200 ribu," ujar Hartono.
Menurut dia, bantuan-bantuan sosial tersebutlah yang segera disalurkan oleh Kemensos di awal 2021 sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Untuk diketahui, pada 2021 pemerintah fokus pada empat sektor, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Masing-masing sektor mendapatkan dukungan dana yang berbeda-beda. Untuk aspek kesehatan APBN yang digelontorkan Rp169,7 triliun, alokasi belanja pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun dan sektor perlindungan sosial sebesar Rp408,8 triliun.
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp408,8 triliun. Dalam pernyataannya, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.
Tujuannya, agar belanja APBN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar bansos segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
