Pelaihari (ANTARA) - Untuk percepatan realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat melaksanakan dua agenda rapat paripurna, Senin (21/9).
Rapat Paripurna dihadiri 27 anggota dari 35 anggota DPRD kabupaten tersebut, pada agendakan pertama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2020.
Sedangkan agenda kedua, Jawaban Bupati Tanah Laut atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2020.
Pada agenda rapat paripurna pertama, seluruh Fraksi DPRD kabupaten yakni, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem),.
Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta Fraksi Pembangunan Demokrat fraksi gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat menyampaikan pemandangannya dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2020 untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan masukannya terhadap pelaksanaan Perubahan APBD TA 2020 yang hanya tersisa tiga bulan dalam proses realisasinya.
Masukan tersebut salah satunya disampaikan oleh Fraksi PDI-P yang menginginkan agar belanja daerah dapat memberikan efek positif guna menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
Saran itu ditanggapi oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta pada agenda rapat paripurna kedua.
Dalam jawabannya, Sukamta menyampaikan, dalam upaya memberikan efek positif guna menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat, hal tersebut menjadi penekanan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan, salah satunya melalui penyediaan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi lumayan besar.
"Selain itu belanja pemerintah yang bertambah pada APBD Perubahan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat", ucap Kamta.
Lebih lanjut Sukamta menyampaikan, selain fokus dalam penanganan COVID-19 melalui penyediaan anggaran pada belanja tidak terduga pihaknya juga memperhatikan penanganan bencana-bencana lain, salah satunya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta Kekeringan pada musim kemarau.
"Pemerintah daerah juga telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan penyelenggaraan pendidikan dimasa pandemi ini, salah satunya pelaksanaan belajar jarak jauh melalui radio untuk mensiasati sekolah-sekolah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet selain penyediaan kuota internet melalui anggaran daerah", papar Kamta.
Turut hadir di acara itu pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut H Dahnial Kifli dan para pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
