Banjarmasin (ANTARA) - Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) Drestanto Sham mengharapkan, agar kabupaten/kota di provinsi ini menggunakan sistem kartu kendali untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram.
Harapan itu saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa.
Ia menerangkan, sistem kartu kendali tersebut salah satu upaya penertiban penyaluran gas elpiji bersubsidi agar tepat sasaran, dan pada gilirannya tidak menimbulkan masalah kelangkaan serta harga yang mahal.
Sebagaimana ketentuan, gas elpiji tiga kilogram itu hanya untuk masyarakat miskin, dan sesuai Surat Edaran Guberber Kalsel cuma buat mereka yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta/bulan dan bukan pegawai negeri sipil (PNS).
"Dengan sistem kartu kendali tersebut akan jelas/terinventarisasi mereka yang tergolong miskin dan atau penghasilan per bulan tidak mencapai Rp1,5 juta," dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani.
Ia mencontohkan Kota Banjarmasin menggunakan sistem kartu kendali untuk mendapatkan gas elpiji tiga kilogram atau dengan sebutan "Si Melon" tersebut, baik bagi mereka kategori miskin maupun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Mereka yang mau mendapatkan kartu kendali tersebut, bagi kategori miskin berhubungan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin dan pelaku UMKM berhubungan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjarmasin," lanjutnya.
Ia memperkirakan, kalau semua kabupaten/kota di Kalsel menerapkan sistem kartu kendali, kemungkinan kelangkaan dan harga mahal dari gas elpiji bersubsidi ke depan tidak akan terjadi lagi atau setidaknya mengurangi permasalahan.
"Karena dengan sistem kartu kendali itu mereka yang tidak berhak mendapatkan gas elpiji bersubsidi kemungkinan tidak bisa lagi," lanjutnya dalam pertemuan tersebut yang juga hadir dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.
"Sesuai aturan dengan sistem kartu kendali tersebut pangkalan gas elpiji bersubsidi langsung melayani konsumen rumah tangga tidak melalui pengecer. Kalau ada pangkalan yang menjual ke pengecer akan kami tidak atau beri sanksi," demikian Drestanto.
Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Pertamina, Hiswana Migas serta Pemprov Kalsel tersebut sebagai tindak lanjut tuntutan aksi unjuk rasa LSM di depan "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), 31 Agustus lalu yang mempersoalkan langka serta mahalnya harga gas elpiji tiga kilogram.
Selain sulit mendapatkan gas elpiji tiga kilogram belakangan ini, juga harganya yang mahal di "kota seribu sungai" Banjarmasin atau ibu kota Kalsel per tabung berkisar antara Rp30.000 - Rp35.000, sedangkan harga di pangkalan hanya Rp17.500.
Kabupaten/kota di Kalsel diharapkan sistem kartu kendali elpiji bersubsidi
Selasa, 1 September 2020 17:18 WIB