Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memperjuangkan mengenai klaim penerimaan bantuan iuran (PBI) kesehatan dan masalah upah minimum provinsi atau UMP.
"Sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta kewenangan kami akan memperjuangkan klaim PBI untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan UMP," ujar anggota DPRD Kalsel DR H Karlie Hanafi Kalianda SH MH di Banjarmasin, Rabu.
Karlie yang akrab dengan sapaan Akang dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu mengemukakan hal tersebut ketika menerima Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) provinsinya yang menuntut realisasi PBI-BPJS Kesehatan serta segera penentuan UMP.
"Tuntutan Aliansi PBB tersebut akan kami sampaikan ke pusat, dan surat tuntutannya kami terimakan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Kalsel," ujar mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM d/h Unlam) itu.
"Berbagai hal yang mereka sampaikan terkait pekerja/buruh, terutama berkaitan dengan masalah teknis, misalnya klaim PBI Kesehatan dapat terpenuhi. Intinya agar sistemnya dibenahi supaya tidak menimbulkan permasalahan baru," demikian Karlie Hanafi Kalianda.
Sebelumnya (24/8) puluhan pekerja/buruh yang tergabung dalam Aliansi PBB Kalsel mendesak agar wakil rakyat atau DPRD provinsinya memperjuangkan kepastian klaim PBI Kesehatan dan UMP.
Selain itu, Aliansi PBB tersebut meminta DPRD Kalsel memfasilitasi/mempertemukan mereka dengan Gubernur setempat untuk membicarakan masalah UMP Tahun 2021.
Menerima kedatangan
perwakilan Aliansi PBB untuk beraudiensi itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel Karlie Hanafi Kalianda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) H Siswansyah SH MH serta Asisten I Setdaprov setempat Sugian Noorbach.
DPRD Kalsel perjuangkan klaim PBI kesehatan dan ump
Rabu, 26 Agustus 2020 7:20 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel H Karlie Hanafi Kalianda. (Syamsuddin Hasan)
