Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra kembali mengusulkan bantuan operasional daerah atau Bosda untuk Madrasah Negeri dan Swasta, serta dana bantuan operasional Pondok Pesantren (Ponpes) di provinsi setempat.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel, HM Lutfi Saifuddin S.Sos yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut bmengemukakan itu dalam keterangan persnya di Banjarmasin, Sabtu.
Kemudian Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan, keagamaan serta sosial kemasyarakatan mengusulkan perlunya dana batuan hibah untuk Panti Asuhan Anak Yatim Paiatu di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
Selain itu, dalam menyikapi turunnya Indeks Demokrasi Kalsel akibat turun anggaran pendidikan dan kesehatan, maka Komisi IV DPRD Kalsel meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dapat memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
"Pengusulan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut sehubungan bbeberapa masalah yang selama ini terus kami perjuangkan dan juga permasalahan baru yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan," tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, ulusan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut pada finalisasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat Tahun Anggaran (TA) 2021.
"Finalisasi pembahasan KUA-PPAS RAPBD Kalsel TA 2021 mendapat kesempatan Banggar pada rapat tengah malam tadi (21/8) dan akan penandatanganan kesepakatan tersebut oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur setempat, Senin 24 Agustus 2020," ujarnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD Kalsel 2021 itu, yang menjadi penekanan utama Komisi IV DPRD setempat yaitu pentingnya melakukan efisiensi, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.
"Efesiensi anggaran tersebut, harus menjadi prioritas dalam menentukan program kegiatan agar dapat menghasilkan peningkatan mutu pelayanan dan menghasilkan penambahan pendapatan asli daerah (PAD)," demikian Lutfi Saifuddin.
