DPRD Banjarmasin: Gerakkan donasi telepon pintar untuk kelancaran PJJ

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, harus ada gerakan donasi telepon pintar untuk membantu kelancaran Pendidikkan Jarak Jauh (PJJ) di daerahnya, bagi para siswa yang tidak mampu.

Menurut dia di Banjarmasin, Kamis, saat pihaknya kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pemerintah kota di sana menggerakkan donasi telepon pintar bagi pengusaha dan masyarakat yang mampu.

"Termasuk juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan anggota DPRD," ujar politisi Golkar tersebut.

Bahkan pemerintah kota di sana, ucap Matnor Ali, menghibahkan aset seperti laptop yang nilai penyusutannya sudah habis bisa dihapuskan sebagai aset negara.

"Jadi diserahkan semua itu satu pintu saja ke dinas pendidikkan, nanti dinas pendidikan yang membagikan ke sekolah-sekolah yang kemudian ke siswa yang sangat membutuhkan itu untuk PJJ," tuturnya.

Langkah ini, ucap Matnor Ali bisa dicontoh Kota Banjarmasin, hingga bisa mengatasi para siswa yang dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti PJJ secara maksimal.

Sebab harus disadari semuanya, kata Matnor Ali, karena pandemi COVID-19 ini PJJ jadi pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan semua guru dan siswa.

Di mana, kata dia, kebijakan PJJ ini sangat bergantung pada fasilitas handphone jenis android dan layanan internet.

"Kalau layanan internet, kita sangat mendukung pemerintah kota yang mulai memasang WiFi gratis di wilayah pemukiman padat," ujar Matnor Ali.

Namun tentunya yang dibutuhkan siswa yang banyak saat ini fasilitasnya, di mana banyak yang tidak memiliki telpon pintar, ini yang menjadi perhatian bersama.

"Kan harga 'handphone' itu ada yang di bawah Rp1 juta, bahkan Rp600 saja, asal android kan, saya rasa kalau digerakkan untuk berdonasi membeli 'handphone android' bagi siswa tak mampu ini, banyak yang mau ikut menyumbang," ucap Matnor Ali.

Menurut dia, komando menggerakkan ini bisa dilakukan pemerintah kota, sebab kondisi saat ini sedang darurat, di mana APBD tidak memungkinkan bisa melaksanakan tersebut.

"Sebenarnya tinggal di komando saja lagi, sebab di daerah kita ini banyak pengusaha, bahkan kita anggota dewan saya rasa semua setuju itu," pungkasnya.