Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rapat) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), bertempat di aula Rakat Mufakat (Ramu), Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab HSS.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (PB Kesbangpol HSS), Roni Rusnadi, Jum'at (3/7), mengatakan selain untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), rakor ini juga bertujuan untuk terciptanya sinergisitas.
"Sinergitas yang terjadi dari semua elemen dalam upaya bahu membahu dan bergerak dalam penanganan karhutla di Kabupaten HSS, serta adanya pemetaan lahan dengan potensi tinggi terjadinya kebakaran," katanya.
Baca juga: Kapolres HSS : Sengaja bakar hutan dan lahan diancam pidana penjara 15 tahun
Bupati HSS H. Achmad Fikry, menekankan beberapa hal di antaranya melakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya karhutla, sesuai dengan arahan Presiden Ri Joko Widodo, selain itu, pembukaan lahan dengan cara dibakar secara tegas dilarang untuk dilakukan dengan alasan apa pun.
Dijelaskan dia, mekanisme di lapangan jikalau terjadinya kebakaran pada titik-titik rawan karhutla agar di perkuat, secara fisik mobil pemadam kebakaran itu banyak berada di Kandangan.
Jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah Daha, sedangkan mobil pemadamnya dari Kandangan banyak waktu yang terbuang, jadi perlu dititik-titik rawan itu diperkuat dan dipetakan.
"Kita juga meminta manajemen yang rapi dalam menurunkan armada pemadam kebakaran, jjangan ada satu titik api namun yang berangkat semua mobil pemadam, kalau informasi di lapangan cukup minta satu yang lain standby saja, agar tidak terbuang waktu sia-sia,” katanya, dalam arahan memimpin rapat.
Baca juga: Dandim Kandangan : TNI dan Polri tidak akan hanya mendukung, tapi garda terdepan atasi karhutla
Kepada para camat dan kepala desa yang sudah punya alat pemadam portable mulai sekarang diminta disiapkan lagi, dicoba karena mesin portable ini yang bisa dibawa dimasukkan dalam kapal untuk menjangkau titik api yang jauh dari jalan.
Dan mengenai posko karhutla, diminta agar digabung saja dengan posko COVID-19, dan tidak perlu membangun posko-posko yang baru demi maksimalkan saja posko yang ada.
Turut hadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Wakapolres HSS, Kasdim 1003 Kandangan, sementara peserta rakor terdiri dari SKPD terkait, dari perwakilan perusahaan PT. SAM, SLS dan AGM, kerukunan PMK dan BPK, Orari, Kesatuan Pengelola Hutan Hulu Sungai dan Manggala Agni.
