Ahmad Firdaus mundur dari Pilkada Banjarmasin

Banjarmasin (ANTARA) - H Ahmad Firdaus menyatakan mundur mendampingi Anang Misran maju lewat jalur perorangan pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020.

H Ahmad Firdaus menyatakan mundur dari pencalonan tersebut dengan datang langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Selasa.

Ahmad Firdaus yang datang dengan pengawalan langsung bertemu dengan para komisioner KPU Kota Banjarmasin. Pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup.

Tidak lama setelah itu Bakal Calon Wali Kota pasangan H Ahmad Firdaus, yakni, Anang Misran juga datang ke KPU Kota Banjarmasin, kemudian ikut dalam pertemuan itu.



Usai pertemuan nampak H Ahmad Firdaus menyerahkan surat ke Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah.

H Ahmad Firdaus menyatakan sudah bulat niatnya untuk mundur dari pencalonan ini, hingga dirinya datang sendiri ke KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan klarifikasi resmi surat pengunduran tersebut.

"Surat pengunduran diri saya dari pencalonan itu sudah sejak kemarin diserahkan ke KPU, hari ini saya datang untuk klarifikasi resminya, dan Alhamdulillah pas datang ke sini kebetulan ada pertemuan KPU dan Bawaslu, sekalian saya ungkapkan niat mundur saya itu dengan mereka," katanya.

H Ahmad Firdaus bersyukur surat pengunduran dirinya dalam proses penyerahan dukungan sebagai calon perseorangan di mana posisi dirinya sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Banjarmasin diberi tanda terima KPU Kota Banjarmasin.

"Jadi Alhamdulillah, saat maju kemarin atas keinginan sendiri dan restu orang tua, saat mundur ini pun juga sama," tuturnya.

Dia menegaskan, mundur ini atas kemauan dirinya sendiri tanpa ada intervensi orang lain, di mana niatnya tulus dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT untuk kelanjutan karirnya di politik.

Dia mengaku sudah komunikasi dan izin pula dengan pasangannya Anang Misran atas pengunduran diri ini.

"Tadi sudah ketemu juga dengan beliau, terkait (kecewa), itu urusan beliau," bebernya.

Dia menyatakan, cepat-cepat mundur ini sebelum verifikasi faktual dilakukan KPU terhadap surat dukungan pencalonan mereka secara perorangan, menghindari konsekuensi yang lebih besar.

"Lebih baik lebih cepat," pungkasnya.