Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mencanangkan Sensus Penduduk Online tahun 2020 (SP2020), di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Senin (17/2).
Pencanangan tersebut ditandai penyentuhan layar monitor online dari Bupati didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batola Akhmad Rusihannoor di hadapan para anggota Forkopimda/mewakili, SKPD terkait, para camat dan undangan.
Pada pencanangan itu, bupati melakukan pengisian perdana Sensus Penduduk Online diikuti para anggota forkopimda, para pejabat, camat, dan undangan.
Sebelum prosesi pencanangan dilakukan, para hadirin diberikan penayangan video pencanangan Sensus Penduduk Online dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penayangan video dukungan oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
Dalam sambutannya, Bupati Batola Hj Noormiliyani menyatakan sangat mendukung SP2020 yang dilaksanakan BPS.
Lebih-lebih pelaksanaannya, sebut dia, dengan metode kombinasi menggunakan data dukcapil sebagai data dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menceritakan ikhwal yang melatarbelakangi dukungannya terhadap sensus yang menghasilkan satu data. Menurutnya, ketika awal menjabat ia bersama Wabup Rahmadian Noor mencoba mengusulkan bantuan/tunjangan guru daerah terpencil/terluar seperti dari Kecamatan Kuripan, Tabunganen dan lainnya.
Namun, menurtu dia, oleh Kementerian Pendidikan (Kemendik) ditolak padahal saat bupati dijabat H Hasanuddin Murad guru-guru di daerah itu mendapatkan bantuan.
Pihak Kemendik, jelas dia, menolak dengan pertimbangan data yang diajukan tidak sesuai.
Diutarakannya, Kemendik memberikan bantuan dengan pertimbangan daerah tertinggal yang datanya mengacu kepada Kementerian PDT. Sedangkan usulan dengan kategori daerah terpencil/terluar.
“Padahal untuk kategori daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan pada waktu itu Kecamatan Alalak justeru berada di daerah yang bisa diakses jalan darat dan dekat dengan ibukota kabupaten, provinsi, bahkan pusat,” papar Noormiliyani.
Dampak tidak adanya satu data, tutur bupati perempuan pertama di Kalsel itu, berdampak pula terhadap permasalahan lainnya termasuk saat menentukan bantuan sosial yang bisa. Padahal ia berkeinginan bansos tersebut dapat diberikan tepat sasaran.
Terkait pentingnya akan data, isteri anggota DPRD Provinsi Kalsel H Hasanuddin Murad itu mengutarkan, dalam perencanaan pembangunan Batola ke depan pihaknya bersama Bappelitbang telah membuat blueprint (cetak biru).
Dibuatnya perencanaan pembangunan dengan jangka panjang (RPJMP) hingga 25 tahun mendatang itu, terang Noormiliyani diharapkan agar konsep pembangunan tidak mudah berubah-ubah oleh pemimpin yang akan datang.
Karena, katanya, dengan membangun terencana tentu hasilnya berbeda, apalagi dengan satu data akan semakin memudahkan arah dalam membangun.
“Kita tidak ingin seperti beberapa kabupaten/kota yang sangat sulit untuk menentukan arah pembangunan lantaran tidak punya perencanaan dan data yang mantap,” paparnya seraya menyatakan Batola masih bisa dilakukan pembenahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Sebelumnya, Kepala BPS Batola Akhmad Rusihannoor mengatakan, SP2020 tersebut dengan mengusung tema Mencatat Indonesia Menuju Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju.
Dilaksanakan SP2020, sebut dia, memperhatikan mobilitas penduduk yang tinggi, ketersediaan data registrasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan dalam pelaksanaan, SP2020 terdapat dua perubahan mendasar yakni dengan metode kombinasi menggunakan data dukcapil sebagai data dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan.
Selain itu, terang dia, pengumpulan data dilakukan dengan dua moda dimana Sensus Penduduk Online dimulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020 dengan cara mengakses web sensus.bps.go.id.
Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, beber dia, akan didatangi petugas sensus untuk melakukan wawancara kuesioner pada bulan Juli 2020.
“Semangat perubahan ini dilakukan berdasarkan arahan bapak Presiden bahwa kita semua harus berkolaborasi, meninggalkan ego sektoral, dan terus menerus menerapkan inovasi,” katanya.
Rusihannoor menambahkan, keberhasil SP2020 sangat ditentukan faktor kunci yaitu partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan jawaban jujur dan benar.
“Kami memerlukan dukungan dari semua pihak. Karenanya kami akan melaksanakan rakor kecamatan pada 18 hingga 27 Februari 2020, pendampingan dinas dan instansi, serta sosialisasi sekolah-sekolah,” paparnya.
