Oleh Ulul Maskuriah
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk memastikan bahwa pasokan obat bagi penderita kanker seperti kemoterapi bisa ditangani dan diselesaikan dalam waktu cepat.
Gubernur yang datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin, Jumat, meminta agar RSUD tersebut segera menyelesaikan permasalahan tersendatnya pasokan obat-obatan bagi penderita kanker tersebut.
Rudy Ariffin juga ingin memastikan bahwa pihak RSUD Ulin sudah berkoordinasi dengan perusahaan farmasi untuk tetap menyalurkan obat, terutama obat-obat yang spesifik dan dibutuhkan.
"RSUD Ulin sudah berkoordinasi untuk meminta perusahaan tetap menyalurkan obat, dan obat-obat tersebut akan segera dikirimkan," kata Gubernur.
Kedatangan Gubernur Kalsel ke RSUD Ulin setelah mendengar informasi bahwa banyak pasien kanker antara lain kanker payudara, yang tidak bisa mendapatkan pengobatan atau kemoterapi, karena tersendatnya pasokan obat dari perusahaan farmasi.
Berdasarkan informasi, kondisi tersebut terjadi, karena kementerian kesehatan hingga kini belum membayarkan tunggakan obat-obatan kepada beberapa perusahaan farmasi tersebut.
Menurut Gubernur, kejadian tersebut, tidak hanya terjadi di RSUD Ulin, sejumlah rumah sakit, antara lain yang ada di Pulau Jawa dan Sulawesi juga mengalami hal yang sama.
Kementerian Kesehatan yang mengelola paket Jamkesmas tersebut masih belum membayarkan tunggakan kepada perusahaan farmasi yang bersangkutan. Akibatnya, pihak perusahaan menyetop pasokan obat ke RSUD Ulin.
Selain itu, obat-obatan tersebut juga tidak selalu ada, karena jenis obatnya yang cukup spesifik, tidak seperti obat-obatan jenis antibiotik dan obat generik lainnya.
"Alhamdulillah, dengan adanya koordinasi, diharapkan persoalan kekosongan obat tersebut bisa segera ditangani," katanya.
Direktur RSUD Ulin dr Suciati menambahkan, untuk jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) secara umum tidak ada tunggakan.
"Hanya Jamkesmas yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang tertunggak dengan perusahaan farmasi," katanya.
Menurut dia, tunggakan obat mencapai Rp9 miliar dan secara total termasuk jasa dan lainnya mencapai Rp21 miliar.
Mengatasi hal tersebut, tambah dia, pihaknya sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Kementerian Kesehatan, namun tampaknya Pemerintah Pusat baru bisa menyelesaikan tunggakan tersebut pada awal tahun 2014 mendatang.
"Untuk akhir tahun ini, Kemenkes sudah berjanji untuk membantu sekitar Rp3-4 miliar dulu dan sisanya dilunasi pada awal tahun mendatang," katanya.
Sebelumnya, akibat suplai dana dari pemerintah pusat untuk membantu pengobatan warga miskin tersendat, akibat adanya tunggakan pembayaran hingga Rp21 miliar.
Akibatnya sekitar 10 perusahaan besar farmasi (PBF) menghentikan pasokan obat ke rumah sakit terbesar di Kalsel ini.
Kini, sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan seperti kemoterapi tidak bisa melakukan pengobatan karena kosong.
