Bupati-Kajari tandatangani MoU zona bebas korupsi

Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar Khalilurrahman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Muji Martopo menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) zona bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. 

Penandatangan nota kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura, Senin yang disaksikan pejabat lingkup Pemkab Banjar dan undangan lainnya.

"Kami menyambut baik kesepakatan bersama ini karena menjadi sebuah komitmen bersama mewujudkan zona bebas korupsi dan aparatur yang siap melayani serta menjauhi tindakan korupsi," ujar bupati. 

Kajari Martapura Muji Murtopo mengatakan, penandatangan MOU Zona Integritas Bebas Korupsi itu dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Pemkab Banjar dalam menjalankan berbagai program.

"Sesuai kesepakatan maka kami akan mengawasi kinerja aparatur Pemkab Banjar dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan barokah," ujarnya. 

Selain menandatangani MoU dengan Kejari, bupati juga menandatangani kesepakatan tapal batas dengan Pemkot Banjarbaru disaksikan oleh perwakilan Pemprov Kalsel yang membidangi batas wilayah. 

"Kami berharap, kesepakatan tapal batas dengan Banjarbaru semakin jelas dan dapat diterima kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi konflik terkait batas wilayah," ujar bupati usai penandatanganan tapal batas. 

Menurut dia, kesepakatan kerja sama menguntungkan bagi Pemkab Banjar dan telah disepakati bersama dengan Pemkot Banjarbaru sehingga tinggal kejelasan tapal batas dengan Kabupaten Tanah Laut yang belum.

Perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Kalsel Maman Suherman mengatakan, saat ini Kabupaten Banjar memiliki wilayah berbatasan dengan 8 kabupaten dan kota, 7 diantaranya sudah selesai. 

"Pemprov Kalsel siap memasilitasi dan berusaha sebaik mungkin dalam upaya penyelesaian tapal batas agar tidak ada permasalahan lagi baik terkait saling klaim maupun soal lainnya," kata dia.