Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan melalui Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Barito Kuala M Anthony mengatakan, anak sekolah punya kebiasaan jajan untuk memenuhi kebutuhan energi, namun di sisi lain banyak jajanan tidak memenuhi syarat keamanan.
“Untuk menjamin keamanan jajanan itu perlu dukungan dan tindakan banyak pihak,”ujar Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS melalui Asisten Bidang Pemerintahan M Anthony, saat membuka Bimbingan Teknik Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang diselenggarakan Balai Besai Pengawas Obat da Makanan (BBPOM) Banjarmasin, di aula Selidah Kantor Bupati Batola, Rabu (17/7).
Baca juga: Klub Moge BRB kunjungi Marabahan
Menurut dia, persyaratan keaman pangan harus diutamakan sebelum persyaratan yang lainnya karena jika pangan tidak aman dikonsumsi, maka kandungan gizi dan mutu tinggi tidak lagi bernilai.
Bimtek yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kemenag, para kepala sekolah dan guru-guru pengajar, bupati berharap, semua pihak harus menjalankan peran dan saling dukung dalam menjamin keamanan pangan di sekolah.
“Untuk mewujudkan itu perlu dukungan melakukan pengawasan mulai kepala sekolah, guru, peserta didik, pemilik dan pengelola kantin, penjaja atau penjual makanan, komite sekolah, orang tua, petugas puskesmas, pengawas atau UPT pendidikan dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, dari hasil pengawasan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM di seluruh Indonesia terhadap PJAS sejak 2008-2010, memperoleh hasil 40-44 persen tidak memenuhi syarat karena makanan dijual mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambanan pangan (BTP) seperti, siklamat dan benzoaat yang melebihi batas aman serta mengandung cemaran biologis (mikroba).
Produk minuman es, minuman berwarna dan sirup, bakso, jelly atau agar-agar, terang dia, merupakan PJAS yang paling tidak memenuhi syarat keamanan.
Keamanan dan mutu produk pangan di lingkungan sekolah, ungkap bupati, ditentukan kebijakan sekolah, tingkat pengetahuan dan kepedulian pengelola kantin, penjaja pangan serta pengawasan dan pembinaan aktif SKPD terkait.
Oleh karena itu, bupati menyambut baik dan sangat mengapresiasi digelarnya Bimtek PJAS dari BPOM Banjarmasin ini dalam mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi peredaran pangan jajanan yang tidak aman dan tidak bermutu.
Terpisah, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin HM Guntur mengatakan, Bimtek Kemanan PJAS merupakan program nasional yang memiliki tujuan untuk melindungan anak-anak sekolah terutama di tingkat SD dan SMP.
Dilibatkannya para kepala sekolah dan guru dalam kegiatan bimtek, sebut dia, supaya para guru dan kepala sekolah memahami akan pentingnya keamanan pangan mulai dari mutu hingga manfaat, terutama bagi anak-anak SD yang paling rentan terhadap keamanan jajanan.
Kaitan dilibatkannya Dinas Kesehatan, sebut Kepala BBPOM Banjarmasin ini, agar sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA/sederajat ini mendapat pengawasan khususnya yang berada dari pihak terkait maupun dinas kesehatan.
Guntur mengatakan, program PJAS merupakan upaya untuk meningkatkan pangan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.
Upaya menjaga keamanan pangan, sebut dia, membutuhkan perubahan perilaku baik siswa, orangtua, guru, pedagang pangan dan pengelola kantin menjadi lebih baik terhadap keamanan pangan.
“Kami berharap para konsumen makanan, terutama sekolah dapat lebih selektif dalam mengonsumsi makanan. Demikian pula guru maupun siswa harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang aman. Untuk itu peranserta kepala sekolah atau guru terutama guru usaha kesehatan sekolah diharapkan menjadi penggerak keamanan pangan,”tandasnya.
