DPRD nilai Kalsel miliki energi nonfosil cukup potensial

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Senior Manager SDM dan Umum yang juga sebagai Plh GM PT PLN Wilayah 6 Sari Indah Damayanti menyalakan secara simbolis listrik 24 jam di daerah pelosok kabupaten, Rabu (19/6) 2019. (Antaranews Kalsel/Latif Thohir)/dok

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah berpendapat, provinsinya dengan luas sekitar 3,7 juta hektare juga memiliki cadangan energi nonfosil cukup potensial.

Ketua Pansus Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Kalsel Riswandi SIP mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Kamis sesudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar).

Namun, tambah mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) tersebut, Kalsel yang kini terbagi 13 kabupaten/kota masih banyak memanfaatkan energi fosil.

"Padahal kita semua tahu sumber daya energi fosil tersebut bisa habis dalam jangka waktu tertentu, karena tak terbarukan," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebagai contoh, Kalsel memiliki cadangan energi berupa batu bara yang cukup besar atau bahkan tingkat produksi selama ini nomor dua secara nasional, sehingga selain untuk ekspor, juga buat kebutuhan dalam negeri.

Ia mencontohkan, energi nonfosil di Kalsel yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan energi antara lain bayu atau agin serta panas matahari yang bisa diolah dengan sistem selsolar.

Menurut Riswandi, sudah saatnya Kalsel merencanakan pemanfaatan energi nonfosil, sehingga tidak keburu ketika cadangan energi fosil habis atau menipis.

"Perencanaan umum energi daerah tersebut minimal untuk jangkauan 30 tahun ke depan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.

Dia mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor atas pengajuan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah setempat.

"Memang Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah tersebut baru mulai pembahasan Pansus secara intensif, yang sebelumnya konsultasi dengan Kementerian ESDM serta studi komparasi ke Jabar," katanya menjawab Antara Kalsel.

"Kita berharap pembahasan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah tersebut selesai sebelum purna bakti anggota DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 pada September mendatang," demikian Riswandi.