Jayapura (ANTARA) - Tokoh masyarakat Papua Budi Baldus Waromi mengajak segenap masyarakat yang ada di daerah itu dan di Indonesia pada umumnya untuk bersikap tenang mendengarkan hasil sidang keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2019.
"Dalam rangka menunggu proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2019 melalui Mahkamah Konstitusi maka saya imbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini untuk menghargai dan menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan," katanya di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Sebagai negara demokrasi dengan menjunjung tingi hukum sebagai panglima dalam penyelesaian persoalan, kata dia, seharusnya setiap warga negara mendukung penuh proses yang sedang berjalan di MK dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun mempermalukan marwah dan martabat bangsa.
"Kita semua harus tetap dalam keadaan sabar menunggu sampai proses di MK untuk penyelesaian sengketa Pemilu 2019, karena ada putusan pengadilan yang pasti harus kita junjung dan dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," katanya.
Dengan tidak melakukan tindakan anarki atau demonstrasi yang merusak, maka secara tidak langsung telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada MK untuk menyelesaikan masalah tanpa ada rasa tekanan ataupun ancaman dari pihak mana pun.
"Mari kita percayakan sepenuhnya masalah ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk fakta kebenaran tentang segala bentuk sengketa Pemilu 2019 menurut perundang-undangan yang ada di negara kita," katanya.
Lebih lanjut, tokoh asal Saireri ini meminta agar aparat keamanan yakni Polri dan TNI tidak boleh diam, jika terjadi sesuatu yang bisa mengganggu jalannya sidang di MK, apalagi telah mengancam ketertiban umum dan keamanan negara, tentunya dengan bertindak yang cepat, tepat, dan terukur.
"Saya juga mengajak kepada masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menolak dan memerangi hoaks, radikalisme dan terorisme, baik di media sosial maupun lainnya. Intinya jangan terhasut dengan ajakan anarki," katanya.
