Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berupaya mengambil alih pengelolaan tiga pelabuhan yang saat ini masih menjadi aset Pemerintah Pusat untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Asisten Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser Ina Rosa dihubungi dari Samarinda, Sabtu, mengatakan, ketiga pelabuhan tersebut berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.
“Seperti Pelabuhan Tempayang dan Pelabuhan Jangkar di Kuaro, serta Pelabuhan eks BHP di Batu Engau, semua itu berpotensi menjadi sumber PAD yang cukup besar,” kata Ina Rosana.
Pelabuhan tersebut digunakan untuk proses bongkar buat barang seperti batu bara dan batu. Untuk Pelabuhan eks BHP di Batu Engau, masuk kategori terminal khusus untuk bongkar muat batu bara.
Ina mengatakan, saat ini Pemkab Paser masih mengupayakan agar pengelolaan pelabuhan tersebut bisa menjadi PAD yang memberi pemasukan cukup signifikan.
“Masih kami upayakan memang aset pelabuhan di Tempayang, pelabuhan Jangkar di Kuaro dan eks BHP. Asetnya belum diserahkan dari (pemerintah) pusat,” ujar Ina.
Untuk mendapatkan kepastian informasi pengelolaan pelabuhan itu lanjut Ina, Pemkab Paser akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.
“Oleh karena itu kami upayakan telusuri lagi ke kementerian. Kalau bisa diserahkan dan dikelola daerah, bekerja sama dengan pihak lain sehingga pendapatannya bisa masuk ke daerah,” ucap Ina.
Kondisi keuangan Kabupaten Paser menurut Ina, saat ini relatif baik dan tidak defisit, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2017 - 2018 sejauh ini, Pemkab Paser masih bergantung pendapatannya dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Paser memang sangat bergantung pada DBH. Alhamdulilah, saat ini kondisi APBD kita membaik diangka Rp 2,4 triliun. Memang pernah defisit tahun 2016,” pungkasnya.
