Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis kembali menegaskan telah melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas PUPR terkait tindak lanjut proyek Jembatan Pulau Laut.
"Kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi untuk memastikan pembangunan tetap di mulai pada 2024," ucap Syairi Mukhlis di Kotabaru, Selasa.
Baca juga: DPRD Kotabaru arahkan petani revitalisasi tanaman aren lokal
Syairi mengatakan, Detail Engineering Desigen (DED) pembangunan Jembatan Pulau Laut mengalami perubahan sesuai surat dirjen perhubungan laut bahwa kliren batas ketinggian di minta batas atas adalah 30 meter.
"Secara otomatis berbeda dengan perencanaan yang semula disepakati, pastinya ada perubahan," katanya.
Syairi menambahkan, bahwa dinas PUPR Provinsi menyampaikan, bahwa review perubahan ini akan di lakukan penganggaran di Tahun 2024.
Ia meminta agar proses ini dapat berjalan secepat mungkin agar tidak memakan waktu di anggaran tahun depan sebagai antisipasi persiapan lelang, apalagi hasil ini akan menunggu persetujuan komite keselamatan terowongan dan jembatan.
Baca juga: Pemkab Kotabaru fasilitasi MUI gelar deklarasi damai pemilu 2024
"Proses ini akan memakan waktu, harapan saya mudah mudahan kegiatan ini jangan sampai gagal lelang," tandas nya.
Sebelumnya pembangunan jembatan pulau laut sudah di sepakati kelanjutan pembangunan di tahun 2024 dengan melibatkan pemerintah provinsi (Pemprov) Rp300 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp100 miliar per tahun.
Syairi berharap, pembangunan dapat dilakukan pada tahun penganggaran 2024 karena anggaran sudah disediakan dengan mengorbankan program lain.
Baca juga: "One Night Saijaan" hadirkan budaya lokal Kotabaru
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi untuk memastikan pembangunan tetap di mulai pada 2024," ucap Syairi Mukhlis di Kotabaru, Selasa.
Baca juga: DPRD Kotabaru arahkan petani revitalisasi tanaman aren lokal
Syairi mengatakan, Detail Engineering Desigen (DED) pembangunan Jembatan Pulau Laut mengalami perubahan sesuai surat dirjen perhubungan laut bahwa kliren batas ketinggian di minta batas atas adalah 30 meter.
"Secara otomatis berbeda dengan perencanaan yang semula disepakati, pastinya ada perubahan," katanya.
Syairi menambahkan, bahwa dinas PUPR Provinsi menyampaikan, bahwa review perubahan ini akan di lakukan penganggaran di Tahun 2024.
Ia meminta agar proses ini dapat berjalan secepat mungkin agar tidak memakan waktu di anggaran tahun depan sebagai antisipasi persiapan lelang, apalagi hasil ini akan menunggu persetujuan komite keselamatan terowongan dan jembatan.
Baca juga: Pemkab Kotabaru fasilitasi MUI gelar deklarasi damai pemilu 2024
"Proses ini akan memakan waktu, harapan saya mudah mudahan kegiatan ini jangan sampai gagal lelang," tandas nya.
Sebelumnya pembangunan jembatan pulau laut sudah di sepakati kelanjutan pembangunan di tahun 2024 dengan melibatkan pemerintah provinsi (Pemprov) Rp300 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp100 miliar per tahun.
Syairi berharap, pembangunan dapat dilakukan pada tahun penganggaran 2024 karena anggaran sudah disediakan dengan mengorbankan program lain.
Baca juga: "One Night Saijaan" hadirkan budaya lokal Kotabaru
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023