Jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Pura Agung Datu Magintir (PADM) ummat hindu yang terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kamis (22/11).
Kepala Kantor Kemenag HST, H Saipudin menyampaikan, Monev perlu dilaksanakan, karena langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian rencana anggaran biaya bantuan dengan mengsinkronisasikan fakta-fakta di lapangan, agar bantuan yang disalurkan nantinya tepat sasaran sesuai dengan harapan bersama.
"Semoga pembangunan Pura Datu Magintir bisa secepatnya rampung di bangun, sehingga umat Hindu bisa mempergunakannya untuk kegiatan-kegiatan peribadatan dan kegiatan lain," ungkapnya.
Jajaran Kemenag HST saat melakukan Monev ke Pura agung di desa Labuhan (Antaranews Kalsel/M Taupik Rahman)
Sedangkan, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Irpani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan melakukan Monev ke Pura Agung Datu Magintir.
Menurutnya, kunjungan Kepala Kemenag merupakan suatu kehormatan bagi panitia pembangunan dan umat Hindu di HST, karena dengan adanya kunjungan tersebut berarti menandakan pembangunan Pura sudah menjadi perhatian serius oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kemenag Kabupaten HST.
"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini, semoga ke depan pembangunan ini menjadi perhatian serius dari Kemenag Kabupaten HST. Sejauh ini pembangunan Pura sudah menghabiskan biaya kurang lebih Rp 300 juta dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan pembangunan Pura akan membutuhkan biaya kurang lebih Rp1 miliar," ungkapnya.
Selanjutnya beliau mengatakan, Pura Agung Datu Magintir adalah satu-satunya Pura di Kabupaten HST yang telah memenuhi syarat pendirian rumah Ibadah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Tidak cuma itu, menurutnya ke depan Pura Agung Datu Magintir akan menjadi objek Wisata Religi, seperti halnya di Bali, karena arsitektur pembangunan Pura yang dibangun memiliki daya tarik tersendiri.
Dikarenakan memakai konsep yang menonjolkan adat istiadat Suku Dayak Meratus yang ada di Desa Labuhan, hal tersebut terlihat dengan terbangunnya Pandungkulan atau pintu utama dan Patung Balian (Tokoh Spiritual).
Di bagian terpisah, Bapak Suan selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Agung Datu Magintir yang sekaligus juga merupakan Ketua Adat Desa Labuhan juga menyampaikan perkembangan pembangunan Pura saat ini.
Dikatakannya, saat ini panitia sedang menyiapkan diri untuk melakukan segala upaya-upaya untuk bisa mengumpulkan dana yang akan diperuntukan membangun Parabunan atau Candi Bentar dan tempat duduk.
Ditambahkannya lagi, diperkirakan dana yang dimiliki panitia saat ini, masih terbilang pas-pasan, karena akan melakukan pembangunan lanjutan secara bersamaan.
Sehingga, ke depan panitia akan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan dana. Beliau menyampaikan bahwa dana yang terkumpul melalui Open Donasi Tahap I yang telah terhimpun sejak tanggal 04 Juni 2019 sampau 09 September 2020 adalah sebesar Rp 293.199.000.
Pihaknya juga membuka open donasi Tahap II yang terhimpun sejak tanggal 21 September sampau 17 November 2020 sebesar Rp 148.579.000.
Selanjutnya, bantuan keramik berukuran 40 x 40 sebanyak 111 buah dari Kemenag HST dan yang terakhir dana punia yang diserahkan melalui Yayasan Vidya Kertajaya Tangerang Banten sebesar Rp80 juta.
"Sejauh ini, dana yang digunakan panitia untuk membangun Padmasana, Pandungkulan dan Patung Balian secara garis besar masih menggunakan dana yang dihimpun dari punia umat Hindu Nusantara dan umat Hindu yang berada di Luar Negeri," terangnya.
Kemudian, ke depan Beliau berharap Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang beberapa bulan lalu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan Pura Agung Datu Magintir.
Karena Pura yang saat ini di bangun menurutnya adalah tempat Ibadah yang telah dicita-citakan oleh umat Hindu yang bersuku Dayak khususnya di Desa Labuhan.
Oleh karenanya, Ia berharap agar ke depan dapat diperjuangkan secara maksimal untuk bisa mendapatkan dana APBN dari Pemerintah Pusat. Terlebih hal tersebut telah menemukan jalan karena Bimas Hindu Kalsel sendiri berasal dari Desa Labuhan.
Ia menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh panitia untuk bisa mendapatkan dana APBN dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bimas Hindu adalah dengan mengirimkan Proposal Permohonan Bantuan Dana Nomor : 03/PP-PADM/LBH/XI/2019 tertanggal 21 November 2019.
Tidak Cuma itu, beliau juga telah mengutus salah satu panitia yang sedang bertugas di Jakarta untuk mempertanyakan tindak lanjut proposal tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah mendapat informasi bahwa proposal sudah masuk di bagian Subdit yang menangani bantuan Pura.
Dikatakannya untuk bantuan dana tersebut pada prinsipnya tergantung kepada rekomendasi dan komunikasi dari Bimas Hindu Kalsel kepada Dirjen Bimas Hindu, karena Beliau yang mengetahui keadaan di lapangan tentang kebutuhan umat Hindu khususnya di Desa Labuhan.
Diakhir Beliau mengatakan, ke depan seluruh elemen-elemen masyarakat Hindu Nusantara dan Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah agar bisa saling bantu membantu untuk mewujudkan berdirinya tempat Ibadah umat Hindu di Kabupaten HST.
Ia juga menekankan kembali bahwa sejauh ini kendalanya hanya masalah dana. Oleh karenanya, besar harapan Beliau pada penganggaran dana APBN di Tahun 2021 Pemerintah dapat memprioritaskan dana untuk pembangunan Pura Agung Datu Magintir.
