DPRD Kota Banjarmasin melalui komisi IV menyetujui alokasi anggaran Rp14,1 miliar pada APBD 2020 untuk iuran BPJS kesehatan bagi warga rentan miskin, miskin dan sangat miskin.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasi Matnor Ali di gedung dewan kota, di Banjarmasin, Rabu, mengatakan pihaknya menyetujui karena anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan itu diperuntukkan bagi 20.808 orang warga miskin.
"Ini sebagai bentuk perhatian dan perjuangan kami untuk warga kita yang tidak mampu bisa dibantu untuk pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan," kata politisi Golkar ini.
Menurut dia, anggaran itu patut dialokasikan, karena sangat berguna dan langsung dirasakan masyarakat yang kurang mampu, khususnya mendapat pelayanan kesehatan yang layak dari rumah sakit.
Apalagi, kata dia, pemerintah kota sudah memiliki RSUD sendiri, yakni, RSUD Sultan Suriansyah di jalan RK Ilir yang terus melakukan pembenahan untuk lolos akreditasi agar bisa melayani pasein BPJS kesehatan.
Baca juga: Jamkesprov dan jamkesda diharapkan atasi masalah bpjs kes
Baca juga: Warga Banjar keluhkan BPJS dan pelayanan kesehatan
"Akreditasi ini sebagai syarat rumah sakit dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ucap Matnor.
Terkait alokasi anggaran untuk iuran BPJS kesehatan tersebut, kata dia, selain adanya alokasi dari APBD Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalsel juga akan memberikan bantuan kepada 967 jiwa dengan alokasi dana sebesar Rp487 juta per tahun, ditambah bantuan pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp69 juta per tahun.
"Jadi selain APBD Banjarmasin. Iuran BPJS bagi warga Banjarmasin ini juga dibantu oleh pemprov dan pemerintah pusat. InsyaAllah itu berjalan di tahun 2020 mendatang," katanya.
Dengan adanya bantuan iuran BPJS ini, Matnor mengimbau Dinsos setempat agar benar-benar melakukan pendataan akurat bagi warga rentan miskin, miskin dan sangat miskin di kota ini. Sehingga diharapkan alokasi dana tersebut tidak salah sasaran.
Dia mengingatlan jangan mpai Dinsos Banjarmasin hanya menerima laporan tanpa adanya penyeleksian dan diharapkan melakukan jemput bola untuk menghindari adanya ketidaksingkronan data di lapangan.
Baca juga: DPRD minta RS optimal layani masyarakat meski ditengah tunggakan BPJS
Baca juga: Pemerintah kaji kenaikan iuran BPJS ketenagakerjaan
"Dinsos diharapkan selektif. Ya harus melakukan survey lapangan, kan finalisasi datanya di Dinsos," ujarnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019