Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mengonsultasikan kebun rakyat di provinsinya dengan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.
"Kalau dulu mengonsultasikan kebun kelapa sawit rakyat, kali ini mengenai karet, kopi dan kakao (coklat)," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, sebelum berkonsultasi, Jumat.
Pasalnya, menurut mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, kebun rakyat di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut kini rata-rata usia tua.
Oleh karenanya perlu peremajaan, sebab tidak produktif lagi, tutur pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Sementara rakyat sendiri kurang berkemampuan secara material atau finansial melakukan peremajaan, sehingga perlu pula bantuan pemerintah, misalnya dalam penyediaan bibit unggul, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Apalagi seperti harga karet yang rendah sehingga tidak memungkinkan rakyat secara sendiri melakukan peremajaan, tanpa dukungan pemerintah," tagas Danu yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalsel dari hasil Pemilu 2019.
Menurut anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari PKS asal dapil Kabupaten Banjar itu, provinsinya yang luas sekitar 3,7 juta hektare (ha) mempunyai potensi lahan untuk pengembangan kopi.
"Kita belum mempunyai varietas spesifik daerah, maka sebaiknya mengembangkan kopi unggul yang baru dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian," ujarnya.
Begitu pula kakao sebagai komoditas rintisan juga perlu pembenahan, karena permintaan cukup tinggi, demikian Danu Ismadi Saderi.
Kunjungan atau konsultasi Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari PPP tersebut ke Direktorat Perbenihan Perkebunan Kementan RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kalau dulu mengonsultasikan kebun kelapa sawit rakyat, kali ini mengenai karet, kopi dan kakao (coklat)," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, sebelum berkonsultasi, Jumat.
Pasalnya, menurut mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, kebun rakyat di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut kini rata-rata usia tua.
Oleh karenanya perlu peremajaan, sebab tidak produktif lagi, tutur pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Sementara rakyat sendiri kurang berkemampuan secara material atau finansial melakukan peremajaan, sehingga perlu pula bantuan pemerintah, misalnya dalam penyediaan bibit unggul, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Apalagi seperti harga karet yang rendah sehingga tidak memungkinkan rakyat secara sendiri melakukan peremajaan, tanpa dukungan pemerintah," tagas Danu yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalsel dari hasil Pemilu 2019.
Menurut anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari PKS asal dapil Kabupaten Banjar itu, provinsinya yang luas sekitar 3,7 juta hektare (ha) mempunyai potensi lahan untuk pengembangan kopi.
"Kita belum mempunyai varietas spesifik daerah, maka sebaiknya mengembangkan kopi unggul yang baru dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian," ujarnya.
Begitu pula kakao sebagai komoditas rintisan juga perlu pembenahan, karena permintaan cukup tinggi, demikian Danu Ismadi Saderi.
Kunjungan atau konsultasi Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari PPP tersebut ke Direktorat Perbenihan Perkebunan Kementan RI.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019