Paringin, (Antaranews Kalsel) - Keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan bisa meningkatan kesehatan masyarakat Balangan, seperti peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap pasien.
Hal tersebut disampaikan Direktur BLUD Balangan Drg Sudirman di Paringin, Selasa dengan berubahnya RSUD menjadi BLUD, akan meningkatkan pengelolaan, kesejahteraan, dan transfaransi keuangan serta perbaikan pelayanan dan kesehatan.
"Permasalahan obat yang sering kali dikeluhkan warga dan mendapat kritikan pedas akan menjadi fokus utama kita dalam perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Balangan," ujarnya.
Selama ini ungkap Sudirman, Pihak Rumah Sakit harus menunggu adanya anggaran dana dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan, sehingga sering terjadi kekosongan perbendaharaan obat-obat penting.
"Dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah, kami bisa melakukan pembelian obat-obatan yang mendesak dan dibutuhkan tanpa harus menunggu kucuran anggaran dana dari kas daerah," bebernya.
Hal kedua yang sering mendapat sorotan dan berpengaruh pada kinerja pegawai Rumah Sakit lanjut Sudirman, adalah lambatnya pencairan uang jasa pelayanan (Jaspel) bagi tenaga medis.
"Selama ini, proses administrasi cukup panjang, sehingga uang jasa pelayanan medis sering terlambat dicairkan, kini dengan status BLUD, prosesnya lebih cepat dan transparan," katanya.
Untuk diketahui lanjut Sudirman, perubahan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi BLUD merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit seluruh Indonesia.
"Sesuai pasal 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dimana BLUD dimaksudkan sebagai bentuk instansi pemerintah yang melayani penyediaan barang dan jasa pada masyarakat,".
Jadi tambah Sudirman, perubahan Rumah Sakit menjadi BLUD merupakan peningkatan, bukan penurunan atau merupakan mencari keuntungan semata.
"Perubahan RSUD menjadi BLUD dimaksud agar setiap Rumah Sakit bisa mengelola dan menyediakan penyediaan barang dan pelayanan jasa secara tepat, cepat, dengan pengelolaan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," jelasnya.
